Pada tahun 2019 menjelang Pemilu PNS/TNI/Polri dan Pejabat Negara menikmati kenaikan gaji sebesar 15 persen, karena tahun 2019 ada Pemilu, jadi kenaikan gaji saat itu sangat politis di mana Pemerintah ingin berdamai dengan abdi negara agar bisa menyukseskan Pemilu 2019.

Setelah tiga tahun berlalu tanpa kenaikan gaji kabar -kabar tentang akan naiknya gaji PNS, TNI / Polri dan Pejabat Negara termasuk di dalamnya DPR/MPR marak lagi menjelang Pemilu 2024.

Diketahui anggaran belanja pegawai pada 2023 ditargetkan sebesar Rp 257,2 triliun atau naik sekitar 3,3 persen dibandingkan tahun ini yang mencapai Rp 249,1 triliun.

Hal itu demi mendukung adaptasi pola kerja baru yang efektif dan efisien bagi PNS ke depan.

Di mana kebijakan pegawai tahun depan juga diarahkan untuk penerapana kerja yang lebih fleksibel bagi PNS yang kabarnya akan menerapkan sistem Work From Anywhere (WFA).

Sementara itu, reformasi ini berdampak pada perubahan belanja barang dan belanja pegawai, di mana pos-pos ini mengalami kenaikan pada 2023.

Apakah Gaji PNS 2023 Naik?

Mengenai kenaikan gaji sendiri tidak dijelaskan secara ekspilisit oleh pemerintah pusat sendiri.

Namun pemerintah telah menyiapkan belanja pegawai 2023 sekaligus mengantisipasi adanya perubahan sistem gaji dan pensiun PNS dengan memperhatikan kemampuan fiskal pemerintah.

Pemerintah juga telah melanjutkan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasui dan layanan publik yang lebih berkualitas orofesionak dan berintegritas.

Itulah tadi beberapa kabar bahagia untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di tahun 2023.

Hal ini diungkapkan sendiri oleh Menteri Keungan Indonesia, Sri Mulyai Indrawati pada keterangannya beberapa waktu lalu.

Di mana ia mengatakan bahwa belanja barang pada tahun 2023 akan dipatok seharga Rp 62,2 triliun atau jika dihitung naik 7,7 persen dibading tahun 2022.

Demi memenuhi target tersebut, pemerintah akan memulai adaptasi pola kerja baru yang efisien dengan pemanfaatan teknologi.

Bukan hanya itu, anggaran tahun depan kabarnya juga akan lebih besar dibandingkan dengan anggaran 2021 yang sebesar Rp 52 triliun.

Begitupun dengan anggaran belanja pegawai pada 2023 di mana akan ditargetkan sebesar Rp 257,2 triliun atau naik 3,3 persen dibandingkan tahun ini yang mencapai Rp249,1 triliun.

“Reformasi kerja sebagai elemen pendukung peningkatan produktivitas akan terus dilakukan.

Melalui alokasi anggaran yang baik untuk belanja pegawai, termasuk dalam hal ini memberikan reward dan punishment,” ujar Sri Mulyani dalam raker dengan Badan Anggaran DPR beberapa waktu lalu.

Di tahun 2023 harapannya para abdi negara diharapkan dapat melayani melalui publik digital, sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-officce), mekanisme reward dan punishment right sizing organisasi dan pemerintahan serta perumusah design reformasi pensiun.

Sasarannya adalah pelayanan publik harus makin baik.

ASN makin profesional, kompeten dan berintegritas serta birokrasi yang lincah, efisien, dan efektif," 

"Kualitas layanan publik harus meningkat karena Indonesia masih di bawah rata-rata middle income level," harapannya.

Semoga indikasi naiknya anggaran belanja rutin berimbas pada kenaikan gaji PNS/PPK, TNI/Polri dan Aparatur Sipil Negara lainnya.

Istanaku, 06-08-2022