Oleh " Neli Wardani

Bicara tentang guru honor, membuat hati kita menjadi miris. Kenapa tidak, beban kerja dan tanggung jawab mereka sama dengan guru PNS, namun hak yang mereka terima jauh berbeda dengan hak dan fasilitas yang diterima oleh guru PNS. Guru honor bahkan dituntut lebih rajin, lebih menunjukkan dedikasi dan loyalitasnya kepada sekolah.

Kewajiban guru yang tercakup dalam 5 tugas pokok guru, yaitu mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, menganalisis dan melakukan tindak lanjut tetap dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh para pejuang pendidikan ini. Selain tugas pokok tersebut masih ditambah lagi dengan harus turut berpartisipasi mengikuti kegiatan sekolah, seperti Pembina ekstrakurikuler, mengajar tambahan/pembelajaran sore, kegiatan pramuka wajib, kegiatan pesantren Ramadhan, dll. Namun gaji yang mereka terima tidaklah seimbang dengan apa yang telah mereka lakukan.

Beberapa survey di lapangan dan informasi dari guru-guru honor, menyatakan bahwa rata-rata guru honor digaji sebanyak 35.000 – 50.000 per jam mengajarnya. Jika dalam 1 minggu seorang guru honor mengajar sebanyak 20 jam, maka gaji yang diterimanya sebanya Rp. 700.000-1.500.000. Jumlah sebanyak ini diterima kalau guru tersebut memiliki jam mengajar 20 jam. Jika mengajarnya hanya 10 jam perminggunya, berarti mereka hanya menerima sebanyak Rp. 350.000 per bulannya. Benar-benar tidak sesuai dengan perjuangan mereka dalam turut menyiapkan generasi emas bangsa ini. Keadaan menjadi semakin sulit, kalau guru honor tersebut adalah seorang laki-laki yang notabene adalah seorang kepala keluarga yang harus menafkahi beberapa orang yang menjadi tanggung jawabnya.

Lebih mirisnya lagi, gaji yang tidak seberapa itu juga kadang-kadang tidak diterima secara rutin, kadang bahkan sampai beberapa bulan tidak diterima. Hal ini karena pada umumnya sekolah menggaji guru honor menggunakan uang komite (SPP), yang pemasukannya tidak tidak lancar.

Hal ini dikarenakan peserta didik tidak membayar uang komite secara rutin setiap bulannya, tapi cenderung membayar uang komite pada momen-momen akan ujian saja. Akibatnya pada bulan-bulan tertentu yang tidak musim ujian, uang komite tersebut tidak terkumpul, bahkan kadang kas sekolah sampai kosong karena kegiatan-kegiatan sekolah lainnya juga banyak disubsidi oleh uang komite.

Yang lebih memprihatinkan lagi tentang guru honor adalah, nasib mereka ibarat pepatah “bagai telur diujung tanduk”. Artinya sewaktu-waktu posisi mereka sebagai guru bisa hilang, dan status mereka bisa langsung berubah menjadi sarjana pengangguran. Mereka harus berjuang merebut kesempatan lain untuk mengabdikan ilmunya. Mencari peluang honor ditempat lain.

Mereka harus segera mencari sekolah baru yang bisa memfasilitasi mereka untuk kembali mengajar. Kalau ada sekolah yang masih membutuhkan guru sesuai bidang studinya, maka dapatlah mereka kesempatan baru, tapi jika tidak ada kekurangan guru disekolah tersebut, maka bersiaplah mereka untuk mencari sekolah lain atau bersiap menjadi pengangguran lagi.

Kalau kita perhatikan para guru honor tersebut pada umumnya masih relatif muda karena baru menamatkan pendidikannya, sehingga dalam proses pembelajaran di kelas cenderung lebih disukai oleh peserta didik. Mereka energik, bersahabat, kreatif dalam mengajar dan menggunakan media serta metode pembelajaran yang inovatif serta kelebihan-kelebihan lainnya yang kadang justru tidak dimiliki oleh guru PNS yang lebih senior.

Secara keseluruhan sebenarnya Indonesia mengalami kekurangan 707.324 guru mata pelajaran. Hal ini terjadi karena sejak 2011 hingga 2017, pemerintah tidak membuka formasi untuk guru, sehingga posisi guru yang pensiun tidak ada yang mengisi. Padahal jumlah siswa terus bertambah dari tahun ke tahun. Ini dibuktikan dengan jumlah rombel 2 tahun sebelumnya yang hanya 5 rombel per tingkatnya, tahun berikutnya sudah mencapai 8 bahkan 10 rombel per tingkatnya.

Kondisi kekurangan guru di setiap sekolah tentunya membutuhkan tambahan tenaga guru. Tenaga guru PNS yang tersedia tidak mencukupi untuk dapat melaksanakan pembelajaran yang layak terhadap peserta didik yang ada. Menyikapi kondisi ini, sekolah telah mengambil kebijakan untuk merekrut para sarjana pendidikan untuk mengabdi di sekolah-sekolah yang membutuhkan sebagai tenaga guru honorer yang kemudian diberikan penghargaan melalui uang komite atau dana BOS.

Dalam hal ini, kebijakan pemerintah daerah atau dinas pendidikan terkait sangat diperlukan. Kondisi kekurangan guru harus segera diatasi, agar dapat dilaksanakan proses pembelajaran yang layak terhadap peserta didik. Sumber gaji mereka dapat diupayakan dari pemerintah daerah setempat atau dari komite sekolah, dengan standar gaji minimal yang layak. Upaya maksimal dari setiap sekolah untuk dapat memberikan gaji guru honor setiap bulan secara rutin juga sangat diperlukan, meskipun peserta didik tidak lancar dalam membayar uang komite.

#berharapyangterbaikuntukguruhonor