Sosialisasi dan Uji Publik Regulasi Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan tahun 2019 telah berlangsung di Medan. Sebagai titik ke empat dari sebelas titik di Indonesia. Diselenggarakan oleh Kemendikbud Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Mulai tanggal 3 hingga 5 Oktober 2019. Bertempat di Le Polonia Hetel & Convention jalan Jendral Sudirman no. 14-18 Madras Hulu Medan. Kegiatan ini diikuti 250 peserta yang meliputi unsur: BKD Provinsi/ Kabupaten/ Kota (7 orang), P4TK dan LPMP (4 orang). Serta 239 orang lainnya meliputi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah serta Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/ kota. Yang berasal dari 6 kabupaten/ kota yaitu: Medan, Binjai, Langkat, Deli serdang, Pematangsiantar dan Toba Samosir.

Kegiatan ini bertujuan untuk menginformasikan berbagai kebijakan terkait guru dan tenaga kependidikan, memperoleh masukan dan saran perbaikan terkait Rancangan Permendikbud terkait guru dan tenaga kependidikan serta menyempurnakan subtansi Rancangan Permendikbud terkait guru dan tenaga kependidikan (GTK).

Selaku pengarah pada kegiatan ini terdiri dari Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan dan Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga kependidikan. Sedangkan nara sumber terdiri dari Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemendikbud dan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

Topik yang di angkat dalam kegiatan ini yaitu, (1) Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, (2) Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, (3) Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh para peserta yang hadir. Di setiap sesinya selalu diwarnai tanya jawab yang hangat. Para peserta terlihat antusias. sebab semua hal yang dibahas dalam kegiatan itu tidak lepas dari ruang lingkup kerja para peserta sosialisasi. Inilah kesempatan untuk menyampaikan keluh kesah serta hal-hal yang selama ini menjadi pertanyaan yang belum terjawab. Berakar dari minimnya pengetahuan GTK terhadap peraturan perundang-undangan, adalakanya hal tersebut menjadi batu sandungan bagi GTK untuk bertindak. Tidak sedikit Guru dan Tenaga Kependidikan mendapatkan masalah bahkan perang batin yang tak kunjung usai. Dengan digelarnya kegiatan ini, tidak sedikit permasalahan di daerah yang tertampung oleh pihak penyelenggara selaku perpanjangan tangan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK). Dengan harapan mendapatakan solusi yang terbaik.

Disamping itu, peserta dapat menyampaikan aspirasi atau harapan perubahan yang lebih baik dengan tujuan agar tercapainya keberhasilan pendidikan di masa yang akan datang.

Diakhir acara, Ibu Budi Kusumawati selaku Kasubag Hukum Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan mengujarkan harapan agar: