PRESTASI SIJUNJUNG DI TENGAH PANDEMI

#Biasakan membaca hingga tuntas

Di tengah-tengah kewaspadaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung menghadapi pandemi, bertepatan dengan peringatan hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 2020, angin segar datang dengan diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2019. Bupati Yuswir Arifin dan Ketua DPRD Bambang Surya Irawan menerima secara langsung penyampaian hasil pemeriksaan tersebut yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Sumbar Yusnadewi bertempat di kantor BPK Sumbar.

Sebagaimana dilansir dari laman https://www.sumbarkini.com, dengan perolehan ini, Kabupaten Sijunjung dinilai BPK telah berhasil mempertahankan opini WTP selama empat kali berturut-turut. “ Hal tersebut menunjukkan komitmen DPRD dan manajemen Pemerintah Kabupaten Sijunjung untuk terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan dengan menjalankan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik,” ujar Yusnadewi dalam sambutannya. Sementara itu, Ketua DPRD Sijunjung, dalam sambutannya mengungkapkan rasa terima kasih kepada BPK atas LHP yang telah diberikan. “Ini merupakan perdana bagi saya menerima LHP sejak menjabat sebagai Ketua DPRD Sijunjung, kedepan semoga kinerja DPRD terus dapat ditingkatkan,” katanya. Dalam kesempatan yang sama, Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin mengungkapkan rasa terima kasih kepada bantuan dan kerja seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Sijunjung.

Hal ini tentu saja cukup membanggakan. Bagi pemerintahan daerah, ini seakan reward bagi mereka atas usaha mereka dalam mengelola pemerintahan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku. Sementara bagi masyarakat, perolehan opini WTP dari BPK ini bisa dijadikan sebagai bukti bahwa Pemerintahan Daerah selama ini sudah bekerja sesuai dengan “rambu-rambu” yang ada sehingga berhasil memperoleh tingkatan opini tertinggi dari BPK tersebut.

Sebagai informasi bagi kita semua, ada empat jenis opini, yaitu dari yang tertinggi: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/unqualified Opinion), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/Qualified Opinion), Tidak Memberikan Pendapat (TMP/Disclaimer Opinion) dan Tidak Wajar (TW/Adverse Opinion). Dikutip dari laman https://tanjungpinang.bpk.go.id/ berikut penjelasannya:

Opini WTP diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

Opini WDP diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Laporan keuangan dengan opini WDP dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan auditor atas pos yang dikecualikan tersebut agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan.

Opini TMP diberikan apabila terdapat suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini auditor karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen sehingga auditor tidak cukup bukti dan atau sistem pengendalian intern yang sangat lemah. Dalam kondisi demikian auditor tidak dapat menilai kewajaran laporan keuangan. Misalnya, auditor tidak diperbolehkan meminta data-data terkait penjualan atau aktiva tetap, sehingga tidak dapat mengetahui berapa jumlah penjualan dan pengadaan aktiva tetapnya, serta apakah sudah dicatat dengan benar sesuai dengan SAP. Dalam hal ini auditor tidak bisa memberikan penilaian apakah laporan keuangan WTP, WDP, atau TW.

Opini TW diberikan jika sistem pengendalian internal tidak memadai dan terdapat salah saji pada banyak pos laporan keuangan yang material. Dengan demikian secara keseluruhan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

Kriteria pemberian opini, adalah: (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (b) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures); (c) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI). Keempat jenis opini yang bisa diberikan oleh BPK tersebut dasar pertimbangan utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan SAP. Kewajaran disini bukan berarti kebenaran atas suatu transaksi. Opini atas laporan keuangan tidak mendasarkan kepada apakah pada entitas tertentu terdapat korupsi atau tidak.

Dari penjelasan di atas, maka tidak ada salahnya bagi kita masyarakat, baik yang di daerah maupun di perantauan, menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada Bupati dan jajarannya selaku ujung tombak Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung karena telah berusaha dengan maksimal dalam menjalankan Pemerintahan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Kelebihan dan kekurangan pasti ada, karena tak ada gading yang tak retak, maka tugas kita sebagai masyarakat adalah memberikan masukan kepada pemerintah, baik berupa kritik maupun berupa saran dengan cara yang baik sehingga terwujud Kabupaten Sijunjung yang maju dan jaya pada masa yang akan datang.

Sijunjung Maju, Sijunjung Jaya.

Solok, 21 Mei 2020

#Tantangan Menulis Gurusiana hari ke-35