Sampai saat ini pertanyaan mendasar pada benak saya adalah "Mau dibawa kemana negara sebesar ini berlabuh?"...

Di musrembangnas Pendidikan bahwa presiden mengemukakan.."negara besar akan mengalokasikan dana lebih besar untuk. Pendidikan daripada membangun Infrastruktur" (detik.com 14/5/2019)...dan betul juga kata teman saya salah satu instruktur dari Parung yang ikut di acara musrembangnas saat ini.

Belum reda pekan lalu saat muncul issue dari salah satu menteri yang akan mengimpor guru, meskipun kemudian diralat oleh Mendkbud yang lebih menguasai masalah? Namun bola liar sudah bergulir...dan reaksi keras tidak hanya praktisi seperti kita, bahkan akademisi yang advance dalam bidangnyapun berkomentar keras akan kapasitas para pejabat negeri ini.

Sempat saya berdiskusi dengan sosiolog dan antropolog dari UGM yang tinggal dekat sekolah, "negara ini sudah salah urus mas..." katanya saat singgah di kampus lalu

"Lhoh bagaimana koq bisa pak? Bapak kan sering diajak diakusi pemda dan pusat, Masalah ini?", tanya saya keheranan...

Pak Bayu namanya, dia mengatakan bahwa dari sekian banyak pembangunan jalan menurut penelitian dan tesis serta disertasi bimbingannya juga hasil diskusi dengan banyak pemerintah daerah, ternyata margin keuntungan dari hasil pembangunan infrastruktur dari 4 tahun ini berbanding terbalik dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Logikanya dengan masuknya akses jalan ke pelosok bisa meningkatkan kesejateraan warga negara yang ada di pelosok, namun pada kenyataannya...kesejahteraan itu lebih mengarah kepada pemodal besar. Jalan yang halus dan lebar mudah dimanfaatkan oleh pemodal besar untuk memgambil sumber daya di pedalaman, mereka dengan jaringannya semakin mengguritta dengan bisnisnya. Mereka punya alat transport modern dan kuat..sementara warga pedalaman hanya punya kendaraan tanpa mesin. Ibaratnya berpacu gerobak sapi dengan dump truck..jelas hasilnya sama-sama mengangkut ketela akan lebih besar hasilnya dengan dump truck. Belum munculnya retail waralaba, semakin mematikan toko dan pasar tradisional di pedesaan, toko kecil di sana ndak bisa lagi bertahan. Ada daerah yang bisa menahan laju disharmoni ini, namun kebanyakan kepala daerah lebih banyak mencari ganti rugi yang dia keluarkan saat mencalonkan diri menjadi kontestan mencari jabatan ini. Mengeluarkan ijin dengan jual beli adalah hal.lumrah di negeri ini. Jadi apalah mau dibawa kemana para penduduk asli dan pribumi ini.

Belum Sektor ekonomi industri....transaksi tahun-tahun ini sangat rendah...bahkan untuk bisa bertahan dengan karyawan yang ada sudah sangat hebat, tidak ada proteksi untuk mengembangkan diri dan perusahaan dari pemerintah setempat. Ada sekolah kelautan di pantai selatan, namun nyatanya..mereka datangkan kapal besar penangkap ikan dengan bendera luar negeri dan hanya dipajaki sebesar ijin tinggal dinegeri ini beberapa hari. Beda kalau sekolah itu diberdayakan dan diberi modal kapal laboratorium untuk belajar dan mengelola hasil sumber daya laut kita sendiri, yang merupakan jalur ikan tuna yang setelah sampai luar negeri harganya bisa milyaran. Sudah ada perubahan namun masih di laut tertutup, kalau di laut lepas beluam signifikan.

Belum lagi jalan-jalan pintas bagi para pejabat yang lebih mudah meneken kertas ijin untuk impor semua barang kebutuhan daripada mendayagunakan sumber daya alam dan sumber daya manusia kita. Antara akademisi dengan praktisi sudah tidak sinkron apalagi dicampuri oleh para politisi yang mau menang sendiri....

"Lantas saya bertanya..apa yang bisa kita lakukan dari dunia pendidikan pak?"...tanya saya lagi

Satu hal yang kita bisa kerjakan adalah anak-anak masih banyak yang percaya kepada guru...bapak jadilah guru yang benar..sampaikan kebenaran yang bapak tahu...mereka akan lebih menghargai bapak daripada bapak bicara berbusa hanya untuk berdusta...mereka butuh data dan fakta agar matanya terbuka bahwa kita tidak bisa melawan bangsa kita sendiri. Kita pernah diadu domba...sehingga jangan terulang untuk kali kedua.