Hari itu ada undangan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Purbalingga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menghadiri Workshop Pendidikan Untuk Semua (PUS) Kab. Purbalingga tahun 2017. Acara tersebut mengundang beberapa OPD, Bidang PAUD PNF, Bidang Pembinaan SD, Bidang Pembinaan SMP, seluruh UPT Dinas Pendidikan, Pengawas SD, Pengawas SMP, Penilik Sekolah. Acara yang bagus ini menghadirkan Narasumber dari BAPPEDA Propinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah, dan Kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.

Bagi saya ini acara yang penting dan bagus. Saya sudah membayangkan, dari judul acaranya, mungkin ini lounching kebijakan-kebijakan yang bersifat populis di bidang pendidikan. Saya kira judul itu mungkin slogan baru dalam dunia pendidikan. Atau karena diadakan oleh Bappelitbangda, mungkin penyelenggara akan menyampaikan banyak rencana-rencana yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga di bidang pendidikan. Rencana itu mungkin pemecahan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat Purbalingga di bidang pendidikan. Barangkali juga akan berisi penjelasan atau jawaban atas kebingungan yang muncul dari publik ketika mendengar kabar tentang kegiatan/program yang akan dilaksanakan pemerintah daerah. Aaah ... berbagai mungkin muncul di kepala saya selama perjalanan menuju Gedung Andrawina nan asri yang merupakan bagian dari kawasan wisata air Owabong milik Pemda Purbalingga. Bahkan saya merasa beruntung mengikutinya, karena ini workshop, jadi mestinya akan menghasilkan sesuatu, jadi kami bisa urun rembug memproses kebijakan ! Wouw !

Dari awal saat pembukaan, Kepala Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga (diwakili) menyampaikan berbagai capaian Indonesia di bidang pendidikan yang cukup memprihatinkan. IPM Indonesia menduduki ranking ke 113 dari 188 negara. Untuk Purbalingga IPMnya baru mencapai 67,48. Angka ini menduduki rangking ke 27 dari 35 kabupaten di Jawa Tengah. Pengukuran IPM meliputi Angka melek huruf dan lama sekolah, angka harapan hidup dan pendapatan yang diperoleh warga. Bidang pendidikan yang sangat mempengaruhi IPM adalah rata-rata lama sekolah yang baru mencapai 6,86 tahun. Angka 6,86 ini menduduki ranking 22 dari 35 kabupaten. Sangat memprihatinkan. Bayangkan ! untuk lulus SMP saja orang membutuhkan 9 tahun, jadi 6,86 tahun itu berarti rata-rata orang Purbalingga baru bersekolah sampai kelas 7 (SMP). Hal ini tentu sangat signifikan dengan tingginya angka AUSTS (Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah)di Purbalingga. Berdasarkan data tahun 2015 terdapat 2147 anak untuk jenjang SD. Sedangkan SMP mencapai 2167 anak. Meskipun setelah ditelusur data tersebut berubah menjadi 442 anak untuk SD dan 1245 anak untuk SMP.

Acara ini juga diselenggarakan untuk menyukseskan visi Kabupaten Purbalingga yang ke-4 yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di bidang pendidikan dan kesehatan. Kecuali itu juga untuk menindaklanjuti keluarnya Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres ini dikeluarkan pada tanggal 4 Juli 2017 sebagai bagian dari peran aktif Indonesia dalam penentuan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam dokumen Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development;

Seluruh acara dikemas dengan format dan urutan yang kurang lebih sama. Dimulai dari paparan data capaian, kemudian permasalahan yang melatarbelakangi data tersebut diakhiri dengan kebijakan yang akan dilaksanakan sebagai strategi untuk memecahkan masalah ataupun meningkatkan angka capaian. Dimulai dari Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, dilanjutkan paparan kedua oleh wakil dari Bappeda Propinsi Jawa Tengah dan diakhiri oleh wakil dari Dinas pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah. Banyak hal baru yang muncul dan banyak kebijakan yang dikemukakan. Sedikit terjadi perbedaan pendapat tentang hal yang dikemukakan oleh nara sumber dengan peserta yang muncul dalam tanya jawab setelah paparan.

Saya sebetulnya belum ingin menulis tentang materi-matteri penting yang disampaikan narasumber. Saat ini saya ingin menulis ending dari kegiatan penting itu, ending yang membekas kuat di otak saya karenna menjadi jawaban atas pertanyaan saya. Yaa saya adalah penanya terakhir dari 2 sesi tanya jawab yang disediakan moderator. Lima orang penanya sebelum saya semuanya mengemukakan hal hal berbobot yang penting penting. Tapi saya mencoba mengungkap hal ringan yang semua orang bisa menyaksikan bahkan mengalami ataupun pernah mencoba mengatasi namun belum berhasil. Semua pembicara telah enyajikan program-program kegiatan yang merupakan kebijakan pemerintah untuk bisa mencapai goal pendidikan untuk semua.Yaah pendidikan untuk semua dari anak-anak usia dini sampai dengan anak-anak remaja dan awal dewasa yang menjadi ranah Dinas Pendidikan di Kabupaten maupun Propinsi. Dari anak anak miskin sampai dengan anak-anak kaya, dari anak-anak normal sampai dengan yang berkebutuhan khusus. Program-program sudah tersedia untuk melayani kebutuhan mereka akan pendidikan. Namun sebagai pelaku pendidikan di lapangan saya melihat ada satu segmen/bagian dari masyarakat kita yang belum tersentuh, yaitu anak-anak “punk” di jalanan. Saya tidak tahu apa istilah “punk” ini tepat, tepai maksud saya yaa anak anak usia sekolah yang sekarang hidup di jalanan bukan karena mengemis atau memulung, bukan karena mencari sesuap nasi. Tapi mereka yang memilih hidup di jalanan agar tidak ada lagi yang mengaturnya, orang tuanya pun kewalahan, tidak bisa mengajaknya pulang. Gurunya juga tidak kuasa untuk mengajaknya ke sekolah.

Yang saya tanyakan adalah program apa untuk mengatasi berkembangnya jumlah anak-anak di jalanan ini ? Bagaimanapun keadaan ini sudah merambah ke desa-desa tidak hanya di kota-kota, termasuk desa-desa di Kabupaten Purbalingga ini. Gejalanya bahkan semakin berkembang terus. Banyak-anak-anak sekolah yang bergaul atau berteman dengan anak seusianya tapi tidak sekolah ke terpengaruh dan terbawa ke jalur itu. Alih-alih membawa mereka kembali ke sekolah, yang terjadi sebaliknya, anak-anak sekolah sebagian bergabung dengan mereka. Bukankah ini akan menambah jumlah AUSTS ? Pertanyaan saya tujukan terutama kepada Bapak Indriyanto dari BAPPEDA Propinsi Jawa Tengah, meskipun boleh juga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten Purbalingga. Saya hanya mendapat jawaban dari BAPPEDA Jawa Tengah, bahwa dulu pernah ada program Retrival yang berupa dana stimulan bagi anak-anak yang tidak sekolah (barangkai termasuk mereka yang di jalanan) untuk kembali bersekolah, tetapi tida berhasil. Beliau hanya berpesan: “Akan sulit membawa mereka ke sekolah, yang bisa kita lakukan hanyalah menjaga agar anak-anak yang sekarang bersekolah tetap sekolah dan melanjutkan sekolahnya. Jangan sampai ada yang keluar!” begitu katanya. Kesimpulan saya berarti tidak ada program untuk menangani anak-anak punk di jalanan itu. Padahal BAPPEDA itu induknya rencana-rencana progam kegiatan dari semua OPD, berarti juga tidak ada di OPD manapun. Jadi siapa yang mengatasi masalah ini? Kalau begitu Pendidikan Untuk Semua kecuali anak-anak punk di jalanan !