Pelaksanaan USBN (Ujian sekolah Berstandar Nasional) SMP di Purbalingga tahun ini tidak diikuti dengan koreksi silang. Sehingga hasil pekerjaan siswa dikoreksi oleh gurunya sendiri (guru di sekolah yang sama dengan sekolah siswa tersebut. Berbeda dengan tahun tahun sebelumnya, hasil ujian sekolah dikoreksi secara silang antar sekolah dalam satu sub rayon. Kesepakatan untuk mengoreksi sendiri hasil USBN dilakukan dalam acara sosialisasi US/UN yang diadakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga beberapa minggu yang lalu.

Dasar pengambilan keputusan bersama tersebut karena POS USBN yang diterbitkan oleh BSNP dengan Peraturan BSNP Nomor 0045/BSNP/II/2018 tidak menyebutkan bahwa pemeriksaan hasil ujian sekolah berstandar nasional dilakukan secara silang antar sekolah. Karena tidak diminta untuk koreksi silang, pimpinan rapat menawarkan kepada peserta untuk memilih akan dikoreksi silang atau dikoreksi sendiri. Sebagian besar memilih koreksi sendiri. Hanya sedikit sekolah yang konon mempertimbangkan penggunaaan hasil Ujian Sekolah sebagai pemetaan mutu yang masih menginginkan koreksi silang. Sementarayang memilih koreksi sendiri lebih beralasan untuk mengurangi kerepotankegiatan koreksi silang serta tidak ada pos pembiayaan untuk koreksi silang dan biaya tambahannya, misalnya biaya herkodering.

Mencermati peraturan BSNP tentang POS USBN 2018, pada Bab XII tentang pemeriksaan dan pengolahan hasil USBN di sana diatur bahwa soal USBN bentuk pilihn ganda dapat diperiksa secaraa manual maupun menggunkan alat pemindai. Sementara soal bentuk uraian diperiksa secara manual olh dua orang guru sesuai mata pelajarannya, mengacu pada pedoman penskoran. Jika terdapat selisih nilai antara kedua pemeriksa ebih daari 25 % dari skor makimum, pimpinan satuan pendidikan menugaskan pemeriksa ketiga. Nilai akhir soal uraian adalah rerata niai dari semua pemeriksa. Memang tidak ada perintah untuk koreksi silang, tetapi dapatkah semuaa sekolah menjalankan POS USBN tersebut pada kalimat “... dikoreksi oleh dua orang guru sesuai mata pelajarannya...”. Bukankah sebagian sekolah hanya memiliki 1 guru untuk mata pelajaran mata pelajaran tertentu, misalnya PKn, PAI, Sni Budaya, Penjas, dll ? Dan di sekolah yang demikian tidak akan dapat melaksanakan ketentuan dalam POS tersebut.

Berarti seharusnya ada koreksi bersama, bukan koreksi silang . Dengan demikian sekolah-sekoah yang tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut dapat bergabung dengan sekolah lain. Sehingga hasil ujian tetap di koreksi dua orang guru sesuai mata pelajarannyaa. Barangkai secara psikologis juga lebih nyaman jika kita menggunakan istilah koreksi bersama, bukan koreksi silang. Sehingga kegiatan herkodering tidak dibutuhkan. Bagaimanapun kegiatan herkodering atau pengkodean lembar jawab ujian dilakukan agar korektor tidak tahu siapa siswa yang dikoreksinya, sehingga diharapkan korektor berlaku adil, memberikan perlakuan yang sama baik kepada siswanya sendiri maupun siswa sekolah lain. Jadi koreksi silang maupun herkodering adalah produk budaya lama yang ‘mencurigai guru’ yang seharusnya sekarang sudah tidak berlaku. Namun demikian koreksi bersama perlu dilakukan pada soal uraian, karena jawaban uraian yang mungkin multi tafsir. Bagaimana menurut Anda ?