Sebuah keberhasilan pendidikan, adalah ketika kita menjadikan peserta didik kita cerdas, sehingga ia memahami tujuan hidupnya, cakap bersosialisasi dengan makhluk-Nya, dan memahami adab berinteraksi dengan Tuhannya, dibawah keteladan sang Guru. (Dian Martiani, 2018)

Memasuki bulan April sampai dengan bulan Mei adalah saat-saat yang mendebarkan bagi mereka yang berada dikelas tertinggi di masing-masing jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Kelas VI untuk Sekolah Dasar, Kelas IX untuk Sekolah Menengah Pertama, dan kelas XII untuk Sekolah Menengah Atas. Siswa siswa ini harus melewati Ritual “Ujian Akhir” berskala Nasional di jenjangnya masing-masing. Rasa berdebar tidak hanya dirasakan oleh siswa itu sendiri, tetapi juga oleh para orang tua, guru, Kepala Sekolah dan seterusnya.

Berbeda dengan era sebelumnya, saat ini, kelulusan siswa ditentukan oleh satuan pendidikan berdasarkan rapat dewan guru atau tutor. Adapun nilai penentunya, tidak hanya dipengaruhi oleh nilai UN dan USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional), juga oleh penilaian otentik dari sekolah c.q guru atau tutor. Namun apapun namanya, bagaimanapun regulasinya, Ujian Akhir berskala Nasional (selanjutnya saya sebut dengan UAN) akhir jenjang pendidikan selalu menjadi momok yang menegangkan bagi sebagian besar kalangan. Berbagai persiapan dilakukan oleh berbagai pihak untuk menunjang kesuksesan program ini.

Jika kita melihat kembali UU No. 20 Tahun 2003 mengenai Tujuan Pendidikan Nasional bahwa Tujuan Pendidikan Nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pertanyaannya, seberapa persennyakah Proses Ujian sejenis ini menunjang pada ketercapaian tujuan Pendidikan Nasional itu sendiri? Proses UAN yang penyelenggaraannya mengeluarkan satuan biaya yang tidak sedikit. Lebih jauh lagi, seberapa besar proses ini berkontribusi dalam pembangunan peradaban, yang nota bene menghasilkan peserta didik dengan karakter-karakter yang dibutuhkan bangsa ini untuk menjadi besar dan berwibawa di mata internasional. Sementara kita mengetahui, bahwa aspek yang di ukur dalam Ujian-Ujian itu hanya aspek Kognitif saja (Buku Saku UN, 2017).

Tujuan penyelenggraan Ujian (berstandar) Nasional itu diantaranya, Pertama; untuk mengetahui Peta Pendidikan secara Nasional . Menurut Kabalitbang Kemendikbud, Khairil Anwar, UN dapat dijadikan pemerintah untuk mengetahui kondisi pendidikan di Indonesia saat ini secara menyeluruh), Kedua; Meningkatkan Kemampuan Siswa,karena soalnya yang terstandarisasi, dan Ketiga; Menjadi Bahan Evaluasi Sekolah . Kehadiran UN bisa menjadi pengukur tingkat kognitif (pengetahuan) murid dan salah satu parameter keberhasilan mengajar para guru. Sekolah jadi mengetahui bagian-bagian apa saja yang harus lebih ditingkatkan lagi untuk persiapan UN di tahun berikutnya (Rabia Edra, 2018 ).

Tujuan-tujuan di atas dirasa kurang mengakomodir pencapaian tugas perkembangan siswa dan menyumbangkan kontribusi terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional secara umum. Lebih banyak manfaatnya bagi penyelenggara Pendidikan. Manfaat yang diperoleh dari penyelenggaraan proses Ujian ini, seperti yang tertera dalam Buku Saku UN yang diterbitkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Balitbang Kemdikbud) adalah untuk ; a. pemetaan mutu program pendidikan dan/atau satuan pendidikan; b. pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; dan c. dasar pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan untuk pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan.

Tak jauh berbeda dengan tujuan penyelenggaraannya, manfaat Ujian (berstandar) Nasional inipun tidak banyak faedahnya untuk kepentingan perkembangan siswa itu sendiri, apatah lagi pada perkembangan karakternya secara luas. Hal ini tidak banyak merubah keadaan meskipun mulai tahun ini soal USBN tidak lagi pilihan ganda semata. Dengan harapan dapat mengukur level kognisi siswa lebih mendalam (Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Kemdikbud, Nizam, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (15/6/2017)). Tetapi tetap saja ranah yang terambah hanya kognitif, sedangkan ranah afektif dan psikomotorik tidak banyak tersentuh, jikapun ada, penyelenggaraan pengambilan evaluasinya tidak sepopuler Ujian Nasional itu.

UN dan USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional) pada prinsipnya mengukur standar yang sama, yaitu Standar Kompetensi Lulusan yang diturunkan ke dalam Standar Isi dalam bentuk lingkup materi dan diterjemahkan lebih operasional lagi menjadi Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar (KI- KD) (Bakri dalam serambinews.com.). Pelaksanaan UN Tahun 2018 mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah. Dalam implementasinya, pelaksanaan UN mengacu kepada Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor: 0044/P/BSNP/XI/2017, tanggal 28 November 2017 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018. Melihat kondisi saat ini, saya melihat, belum tersistem dengan optimal, antara tujuan Pendidikan Nasional, dengan proses penyelenggaraan UAN sebagai alat ukur untuk mencapai tujuan itu.

Sistem Pendidikan terbaik di dunia ini dikhabarkan ditunjukkan oleh negara Finlandia, tidak banyak mereka memberikan PR apalagi ujian pada anak didiknya. Ujiannya dilakukan sekali saja pada saat anak berusia 16 tahun. Proses pembelajaran di lakukan dengan sangat baik, kreatif dan “hidup”. Penilaian hanya diberikan oleh gurunya, karena guru adalah orang yang paling tahu tentang anak didiknya baik kemampuan kognitif, afektif, maupun psikomotorik, dan setiap anak tidak harus sama indikator keberhasilannya, karena setiap mereka adalah unik dan spesial, semua anak adalah bintang. Profesi guru hanya diisi oleh orang-orang yang terbaik di negeri itu. Sehingganya, proses pembelajaran dipastikan juga proses terbaik yang diberikan. Ini salah satu kunci yang perlu digarisbawahi.

Sesungguhnya dalam sistem pendidikan kita, sistem penilaian dipadukan melalui beragam metode, salah satunya adalah penilaian otentik. Penilaian otentik adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Penilaian otentik merupakan sebuah bentuk penilaian yang mengukur kinerja nyata yang dimiliki oleh peserta didik. Kinerja yang dimaksud adalah aktivitas yang diperoleh peserta didik selama proses pembelajaran. Menurut hemat saya, penilaian otentik ini yang seharusnya porsinya dimaksimalkan.

Penilaian otentik pada dasarnya digunakan untuk mengkreasikan berbagai aktivitas belajar yang bermuatan karakter dan sekaligus mengukur keberhasilan aktivitas tersebut serta mengukur kemunculan karakter pada diri siswa (Siti Fatimah Rahayu, 2013). Penilaian ini dilakukan oleh gurunya langsung, karena gurunyalah sesungguhnya yang paling memahami potensi siswa dengan segala keunikannya. Sistem pembelajaran seperti ini, sangat tergantung dengan kualitas guru. Guru sebagai urat nadi dalam proses pembelajaran.

Pemerintah sebetulnya sudah berupaya maksimal menciptakan guru-guru yang berkualitas. Melalui Program Guru Pembelajar, mengangkatkan berbagai macam pelatihan, bahkan sampai menelurkan program sertifikasi guru. Tujuannya agar kualitas guru terstandar dan bermutu. Namun terkesan, monitoring dan evaluasi serta proses coaching dari kegiatan-kegiatan ini yang belum berjalan optimal. Imbasnya, kualitas dari guru-guru di Indonesia, belum terstandar sepenuhnya. Ironisnya, program untuk mengangkat mutu dan martabat guru ini, bukan hanya berdampak positif, namun juga mengundang beberapa dampak negatif. Dampak negatif itu banyak ditunjukkan oleh (oknum)guru yang hanya mengejar status sebagai guru profesional semata, tanpa diiringi pengimplementasiannya di dalam proses pembelajaran. Butuh pengawalan terhadap program-program pemerintah ini, agar tujuan yang dicita-citakan, dapat dicapai secara efektif.

Jika sistem Ujian Akhir berskala Nasional ini, masih di design seperti itu, kita khawatir peserta didik akan banyak yang beranggapan bahwa, belajar itu untuk ujian. Bukan sebagai bekal Hidup. Pembelajaran akan banyak diwarnai dengan ketegangan karena dipaksakan harus mencapai standar target yang sama untuk semua peserta didik, semua daerah dari Sabang sampai Merauke, yang notabene peserta didik itu memiliki potensi yang berbeda, dengan lingkungan yang berbeda pula sesuai kekhasan daerah. Satu hal lagi, model ujian akhir Nasional saat ini belum menyentuh penilaian dan pengukuran karakter yang dicapai peserta didik yang esensinya lebih penting untuk membekali dirinya untuk menjalani kehidupan yang sesungguhnya.

Mari, kita sebagai insan Pendidikan, dan sebagai warga negara yang peduli terhadap kondisi bangsa ini, kita bersama-sama memberikan kontribusi pemikiran dan sumbang saran agar dari hari kehari sistem pendidikan di negeri ini semakin baik. Semakin memberikan kontribusi terhadap penanaman dan pengiternalisasian karakter kebaikan, sebagai awal pembangunan peradaban mulia yang dicita-citakan.

Wallahu ‘alam bishawab.