Penghulu sosok penting di Kemenag tepatnya di KUA kecamatan melakukan pelayanan pernikahan, merupakan petugas yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Keberadaannya sebagai pejabat fungsional terdepan di tengah masyarakat. Tentu penghulu menjadi salah satu wajah kemenag menjalankan TUPOKSI. Tugas pokok dan fungsi mesti dijalankan sesuai peraturan dan perundang-perundangan berlaku. Banyak peraturan yang mengitari penghulu melaksanakan fungsi, tentu dalam ruang terbatas ini tidak semua di kemukakan, di antaranya PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan yaitu tertib administarsi, transparansi dan kepastian hukum dalam pernikahan menurut Islam tanggal 5 November 2019. 

PMA tersebut menyebutkan bahwa KUA adalah UPT pada Kemenag berada di bawah Dirjen Bimas Islam secara operasional dibina Kemenag Kab/Kota, sedang penghulu adalah PNS bertugas melakukan pelayanan dan bimbingan NR, pengembangan kepenghuluan dan bimbingan masyarakat Islam. PMA yang mengatur seluk-beluk pencatatan pernikahan di KUA mengharuskan penghulu mempersiapkan diri dengan berpenampilan sesuai profesi yaitu memakai jas, pakai peci, plat nama penghulu, logo KORPRI, tas stuken, kendaraan yang sesuai, pena, ponsel, surat tugas, prokes, dan lain-lain.