Berlaku mulai kemarin, Kamis tanggal 21 Mei 2020, diberlakukan SE gubernur no 800.3386/204.3/2020 tentang pembatasan kegiatan mudik bagi ASN. Dalam surat edaran tersebut disebutkan alasan, mekanisme dan tentu saja sanksi bila aturan tersebut dilanggar.

ASN adalah bagian dari masyarakat yang akan mengikuti semua kegiatan dan aturan yang berlaku di masyarakat. Selain sebagai bagian dari masyarakat ASN adalah aparatur negara yang menanggung beban sebagai bagian dari apa yang diberlakukan oleh negara. Jadi dalam hal ini, ASN dianggap sebagai wakil terbawah dari apa yang disampaikan negara.

Dalam hal yang sedang menjadi huru-hara inipun juga. Ketika banyak orang berteriak-teriak tentang perilaku masyarakat yang bandel dengan berkeliaran seenaknya di mall dan pasar padahal sudah dihimbau untuk tinggal di rumah, seharusnya ASN tidak termasuk didalamnya.

Ketika masyarakat terkena razia mudik oleh petugas, seharusnya tidak ada ASN di sana. Seharusnya. Mengapa, karena ASN adalah aparatur negara yang seharusnya menjadi contoh bagaimana mengimplementasikan aturan negara.

Surat edaran gubernur yang disampaikan kepada semua kepala perangkat daerah tertanggal 5 Mei 2020 membawa harapan seperti itu. Dimulai dari ASN yang tertib, memberi sosialisasi di lingkungannya dan dapat dijadikan contoh yang baik.

Setiap jam 07.00 dan jam 15.00 ASN harus berbagi lokasi terkini, dimaksudkan agar ASN terpantau oleh atasannya kemana dia bepergian sehari itu. Bila ternyata masih ada ASN yang membandel, mengabaikan pembatasan itu, maka ASN tersebut akan berhadapan dengan tindakan indisipliner. Tetapi saya berharap itu tidak pernah terjadi. Saya yakin ASN memiliki jiwa kesetiakawanan yang sangat baik. Ada sesama yang sedang berjuang keras di rumah sakit-rumah sakit, mengabaikan kepentingan pribadi untuk orang lain.

Mari kita bersikap dan bertindak bijaksana. Tidak usah mudik, hanya tahun ini saja.