Pernyataan Presiden Jokowi tentang pemisahan agama dan politik kembali menuai pro dan kontra. Pernyataan tersebut ia lontarkan di sela kunjungan kerja di Tugu Titik Nol Peradaban Islam Nusantara di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara (24/3/2017), Presiden menegaskan bahwa akhir-akhir ini banyak terjadi pertikaian antar anak bangsa hanya karena perbedaan politik dan agama. Bagaimana tidak, ada sebagian kelompok yang memanfaatkan isu agama untuk kepentingan kelompoknya sendiri.

Sontak isu ini berhembus kencang di masyarakat Indonesia. Banyak yang pro dengan pernyataan Presiden tersebut, namun tak sedikit pula yang kontra dan mengkritisi pernyataan tersebut. Diantara yang kontra ada yang menyatakan pemisahan agama dari kehidupan politik, sekularisme, justru yang menjadi penyebab negara terpuruk dan munculnya konflik horizontal (Husain Yatmono, Republika.co.id, 31/3/2017).

Menurut penulis dalam kasus ini, pernyataan kelompok yang kontra yang menyatakan pemisahan agama dan politik adalah sekularisme sesungguhnya pernyataan yang tergesa-gesa dan tak berdasar. Berdasarkan konteks kekinian yang terjadi di Negara Indonesia, sebenarnya apa yang dikatakan Presiden Jokowi tak sepenuhnya salah. Presiden ingin mengatakan kepada bangsa Indonesia bahwa pertikaian yang terjadi akibat perseteruan di kancah politik akhir-akhir ini, seharusnya bisa diatasi jika kita bangsa mau berpikir jernih. Tak layak anak bangsa bertikai hanya gara-gara pemilihan kepala daerah. Mirisnya, konflik ini lebih disebabkan isu-isu yang berkaitan erat dengan agama. Tepatnya Presiden ingin menegaskan tidak boleh ada politisasi agama dalam kehidupan berbangsa kita.

Memanfaatkan isu suku, agama dan ras seharusnya tak boleh berkembang di Negara Indonesia. Founding Fathers kita dahulu telah selesai dan bersepakat bahwa dasar negara kita adalah Pancasila. Itu tak bisa diganggu gugat. Mereka beranggapan Pancasila adalah norma yang paling tepat bagi bangsa Indonesia karena beragamnya latar belakang bangsa Indonesia. Pemaksaan kepercayaan salah satu kelompok, disinyalir akan membuat bangsa ini akan hancur. Pendahulu kita sadar bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika lah yang paling sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Terbukti, Piagam Jakarta yang dirumuskan oleh tim sembilan pada 22 Juni 1945 dikoreksi kembali dan menghasilkan kesepakatan bahwa Pancasila lah dasar negara kita.

Pemilihan Pancasila sebagai dasar negara, menurut penulis sudahlah tepat. Setiap butir Pancasila sudah mengandung unsur-unsur kebhinekaan Indonesia. Tidak ada satupun kalimat yang menguntungkan kelompok tertentu. Semua golongan diakomodir dalam satu kata “Pancasila”

Dalam konteks inilah Presiden ingin mengatakan bahwa, kita adalah negara berdasarkan Pancasila. Bukan berdasarkan kelompok tertentu. Negara Indonesia bukan negara Islam, bukan pula Kristen, bukan pula Hindu, Budha dan Konguchu. Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila.

Pemisahan agama dari politik tidak serta merta diartikan bahwa agama dijauhkan dari kehidupan politik (sekularisasi). Justru sebaliknya, agama haruslah menjadi landasan pokok dari kehidupan berpolitik. Agama harusnya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam setiap keputusan-keputusan politik haruslah mempertimbangkan semua aspek moral dan agama. Dengan begitu, kehidupan politik khususnya dan keseharian umumnya akan terjadi harmoni antar anak bangsa.

Celakanya, agama sekarang sudah dipolitisasi oleh sebagian oknum umat beragama. Alih-alih agama sebagai pencegah kemungkaran, agama dijadikan barang dagangan yang murah. Masih lekat dalam ingatan kita, ketika tahun 1999 PDI-P memenangkan pemilu pertama setelah orde baru, justru ketika itu presiden yang terpilih bukan dari partai pemenang pemliu. Alih-alih Megawati jadi Presiden, MPR malah menetapkan Gus Dur sebagai Presiden keempat. Isu yang dihembuskan ketika itu adalah tidak boleh suatu negara dipimpin oleh seorang wanita. Ini jelas politisasi agama. Kenapa? Tak lama setelah itu, ketika Gus Dur terkena skandal Buloggate, justru Megawati diangkat menjadi Presiden. Seketika itu dalil yang mengatakan tidak boleh negara dipimpin oleh seorang wanita, hilang tak berbekas. Politisi ketika itu seolah menjilat ludah sendiri.

Dari kenyataan itu, tak layak bagi kita menggabungkan agama dan politik dalam satu kesatuan. Agama tak boleh dijadikan komoditi murahan bagi para politisi. Agama tak boleh digunakan untuk kepentingan sempit dan sesaat para politisi. Agama adalah murni. Ia terletak dalam sanubari manusia.

Penulis sepakat bahwa agama adalah landasan bagi setiap prilaku manusia. Agama tak mungkin terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bukan hanya dalam kehidupan politik, dalam sosial, ekonomi dan lingkungan, agama harus meresapi setiap umatnya. Karena itulah intinya agama membuat umatnya mampu mengendalikan hawa nafsu duniawi.

Jadi, pemisahan agama yang dimaksud oleh Presiden adalah dalam konteks pemilihan kepala daerah saat ini. Presiden gusar dengan kenyataan bahwa agama telah disalahartikan untuk kepentingan kelompok tertentu.

Meminjam kata-kata Boni Hargens (Kompas, 1/4/2017), Demokrasi adalah mengatur agama secara procedural berada di ruang privat. Namun, secara substansial agama harus diaplikasikan dan di-ejawantahkan dalam ruang public dengan perjuangan kebaikan dan kebajikan. Dengan begitu, agama bagi bangsa Indonesia akan menyelamatkan bukan menjadi laknat bagi bangsa kita.