Moratorium UN dan Kualitas Pendidikan Indonesia

Oleh: Fithriyah

Beberapa waktu lalu, di tengah kesibukan sekolah mempersiapkan siswa-siswi agar siap menghadapi Ujian Nasional, kabar mengejutkan datang dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendy yang mengusulkan Moratorium Ujian Nasional (UN), yaitu penghentian sementara UN. Menurut bapak Menteri, setidaknya ada dua alasan pentingnya Moratorium UN, yaitu: kualitas sekolah di Indonesia yang belum merata dan biaya UN yang fantastis (konon katanya mencapai 500 miliar pertahun).

Bapak menteri menjelaskan bahwa moratorium UN dilakukan untuk memenuhi putusan MA pada 2009. Dalam putusan itu pemerintah diperintahkan untuk meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah serta akses informasi di seluruh Indonesia. Rencananya, jika moratorium UN disetujui, maka tahun ini UN tidak dilaksanakan sampai waktu yang belum ditentukan.

Namun ternyata kemudian beredar berita bahwa usulan moratorium UN tersebut tidak disetujui oleh bapak Presiden. Artinya Ujian Nasional tetap dilaksanakan tahun ini.

Mencermati pemberitaan di media tersebut, ada beberapa hal yang perlu dikemukakan di sini.

Yang pertama, bapak menteri yang baru ini terkesan ingin tampak sebagai pejabat yang punya kebijakan bagus dan penting sehingga merasa perlu menyampaikan ‘program baru’ walau gagasan itu belum disetujui bapak presiden. Saat dikemukakan di hadapan publik, usulannya itu segera saja menimbulkan gejolak di tingkat bawah. Kami para guru_yang langsung berhadapan dengan siswa_ serta merta harus menghadapi pertanyaan yang bertub-tubi dari siswa maupun dari wali murid tentang usulan bapak menteri tersebut. Apalagi untuk sekolah yang baru saja akan melaksanakan ujian nasional secara online (UNBK) tahun ini, tentu berbagai persiapan untuk melaksanakan UNBK telah dilaksanakan. Ini tentu sangat disesalkan, apalagi kemudian usulannya ini tak disetujui bapak Presiden.

Yang kedua, terlepas dari pro kontra di luar sana, selama ini bapak ibu guru di sekolah memang diharuskan mendukung dan melaksanakan program pemerintah untuk melaksanakan ujian nasional yang hingga detik ini masih dipandang perlu dilaksanakan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan Ujian Nasional masih ada berbagai permasalahan. Tudingan bahwa hasil UN tidak mencerminkan hasil belajar siswa secara keseluruhan juga tak dapat dipersalahkan, karena nyatanya kebanyakan soal-soal Ujian Nasional hanya mengukur salah satu aspek saja yaitu kognitif, sementara psikomotor dan afektif tak bisa diukur melalui soal-soal UN. Oleh karenanya beberapa tahun belakangan ini diputuskan bahwa UN bukan satu-satunya penentu kelulusan. Ini tentunya adalah upaya pemerintah untuk mengakomodasi masukan berbagai pihak terkait UN.

Masalah lain yang juga terkait Ujian Nasional adalah kecurangan dalam Ujian Nasional yang selalu saja muncul, bahkan beberapa tahun silam ditemukan di beberapa daerah, bahwa kecurangan ini melibatkan pendidik dan institusi sekolah maupun dinas pendidikan. Tentu ini sangat mencoreng dunia pendidikan di Indonesia. Salah satu upaya untuk mengurangi kecurangan adalah diterapkannya UNBK / CBT, selain upaya tersebut juga ditujukan untuk mengurangi penggunaan kertas dalam ujian. UNBK yang sudah mulai diterapkan tahun yang lalu disinyalir bisa meningkatkan tingkat kejujuran dalam Ujian Nasional.

Permasalahan lain yang seringkali ditujukan pada terkait dengan Ujian Nasional adalah bahwa Ujian Nasional tidak dapat digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan di Indonesia. Ya, benar sekali bahwa Ujian Nasional tidak dapat digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan di Indonesia.

Kualitas pendidikan sangat tergantung pada berbagai faktor. Faktor yang sangat menentukan adalah ketersediaan sarana dan prasarana serta terpenuhinya kualitas pendidik yang mumpuni. Terkait dengan hal ini, pemerintah juga seharusnya terus mengupayakan bantuan-bantuan ke berbagai lembaga sekolah yang minim fasilitas sehingga terpenuhi sarana prasarana pembelajaran yang memadai, sehingga diharapkan bisa meningkatkan kualitas pembelajarannya. Berbagai upaya ini hendaknya juga terus diupayakan, karena seperti yang telah banyak diberitakan bahwa kesenjangan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam hal sarana dan prasarana sekolah masih banyak ditemui di berbagai daerah.

Sementara itu, terkait dengan upaya pelatihan-pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi pendidik/guru sudah semestinya disambut baik para pendidik, sehingga pelatihan yang ada tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan ‘proyek’ semata, namun benar-benar dimanfaatkan para guru untuk terus meningkatkan kompetensinya. Bravo pendidikan Indonesia! Untuk para pendidik negeri ini, teruslah berupaya untuk meningkatkan kompetensi. Mari berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan mutu pendidikan, sembari berusaha terus mengupayakan/memperbaiki kelemahan-kelemahan dari pendidikan di negeri ini.