Kebijakan pemerintah untuk menggencarkan diklat-diklat guru, mungkin sesuatu hal yang positif. Akan semakin positif jika diklat-diklat itu benar-benar berimbas dan membuat guru lebih baik, lebih kreatif, dan lebih inovatif dalam hal mengajar para siswa. Tapi kenyataan di lapangan, diklat-diklat itu sepertinya sia-sia, hanya sedikit efek yang dirasakan. Yang lebih membuat miris lagi adalah, jika diklat itu dilaksanakan, guru-guru beramai-ramai menanyakan "Nanti ada sertifikatnya?". Seolah sertifikat itu jauh lebih penting dibanding ilmu yang didapatkan.

Diklat-diklat tatap muka (konvensional) yang menguras banyak kas negara tapi minim hasil itu lebih baik diminimalisasi dengan cara beralih ke moda diklat digital. Minimalisasi itu bukan berarti menghapus diklat-diklat konvensional dengan tatap muka, tapi hanya mengefisienkan saja, jadi yang sekiranya diklat itu memungkinkan untuk dilakukan secara daring, ya dengan saring saja. Hal tersebut tentu akan menghemat banyak biaya. Tapi ketika kebijakan itu dilakukan, sudah barang tentu akan banyak tanggapan apresiatif maupun nyinyiran. Itu semua kembali pada jiwa masing-masing guru itu sendiri, guru tersebut aktifkah atau pasifkah. Dengan diklat sistem digital interaktif dan sistem tagihan, maka jika guru itu aktif ya akan antusias mengikuti, tapi jika pasif dengan alasan-alasan klasik, maka "seleksi alam" akan terjadi. Selain menghemat banyak biaya, hal tersebut juga akan mendorong para guru untuk terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi.

Kemudian alokasi dana diklat-diklat tersebut yang cukup besar, bisa dialihkan untuk memperbesar frekuensi dan jumlah perekrutan guru ASN, atau menambah kesejahteraan guru honorer. Miris sekali melihat kenyataan di lapangan bahwa masih banyak guru honorer yang hanya dibayar ratusan ribu sebulan, meskipun harus diakui bahwa lebih banyak para guru ASN yang sudah berpenghasilan mapan.

Benar kata Pak Mendikbud, Nadiem Makarim, bahwa guru harus merdeka. Para guru tentunya menyadari betul bahwa saat ini mereka sering dibebani dengan hal-hal yang berbau administratif. Waktu mereka banyak terbuang untuk memenuhinya. Tanpa disadari, guru ini terjajah oleh tuntutan-tuntutan administratif. Padahal dalam pikiran-pikiran tersimpan ide-ide kreatif dan inovatif untuk melakukan/ membuat sesuatu agar pembelajaran mereka menjadi lebih menarik, nyaman, dan tersampikan materi pembelajarannya. Mereka tidak punya waktu lagi untuk mengembangkan hal-hal kreatif dan inovatif tersebut.

Mudah-mudahan pemerintah, yang dalam hal ini adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dapat mengakomodir keluh kesah para guru yang ingin merdeka dalam mengajar, sekaligus membuat terobosan baru, terobosan inovatif kreatif, agar efektif dan efisien dari sudut pandang manapun, baik dari pemerintah, guru, siswa, maupun orang tua siswa. Siswa menjadi lebih nyaman dan tertarik, orang tua menjadi lebih tenang dan optimis, guru menjadi lebih fokus berkreasi dan berinovasi dalam mengajar, dan pemerintah menjadi lebih cerah menatap masa depan.