KEBIJAKAN UNTUK KEBAJIKAN

Ihah Parihah

Bagaimana sikap kita sebagai pelaku pendidikan, mengahadapi kebijakan pemerintah yang sering berubah-ubah? Jika menilik kembali perjalanan sejarah pendidikan di Indonesia sejak kemerdekaan, maka hingga tahun 2019 sudah mengalami beberapa kali perubahan. Sebagai masyarakat, segala keputusan berupa kebijakan dari pemerintah harus dipatuhi dan dilaksanakan. Walaupun kadang kebijakan tersebut hanya bersifat sementara dan cepat berubah seiring pergantian pemangku jabatan.

Sebuah kebijakan dibuat untuk proses perbaikan dan menyangkut kepentingan bersama. Dirancang berdasarkan teori yang kuat, bertujuan menyelesaikan masalah. Penetapannya melibatkan semua unsur terkait lalu disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Tujuan Pendidikan Nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jika pemerintah saja seperti kehilangan arah menentukan kebijakan, bagaimana tujuan tersebut bisa tercapai?

Kebijakan dibuat untuk memenuhi ketercapaian pada sebuah tujuan. Maka Kebijakan Pendidikan dijadikan alat untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional. Keberadaaannya sangat berpengaruh pada maju mundurnya pendidikan di Indonesia. Aktifitas belajar mengajar di sekolah tergantung dari bagaimana kebijakan dibuat pemerintah secara sistematis sehingga tidak berbenturan dengan kabijakan lainnya. Atas dasar itu, kebijakan harus berpihak pada pelaku pendidikan. Dalam hal ini adalah guru, orang tua dan siswa.

Guru sebagai ujung tombak keberhasilan pendidikan, harus terus menyesuaikan diri dengan segala perubahan. Siap menerima dan mengimplementasikan sesuai dengan visi misi kebijakan tersebut. Pada kenyataannya, tidak semua kebijakan yang diluncurkan berhasil terealisasi dengan baik. Berbagai kendala ditemukan dalam pelaksanaannya. Jika dilihat dari letak geografis, latar belakang kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang beragam, maka sebuah kebijakan dikatakan layak jika menyentuh semua lapisan masyarakat. Sebelum ditetapkan, sebuah kebijakan harus melewati tahapan uji coba dan evaluasi dalam jangka waktu tertentu.

Contoh kebijakan pendidikan yang sering mengalami perubahan adalah implementasi kurikulum. Perubahan demi perubahan kurikulum dialami pendidikan di Indonesia dalam perkembangannya. Tidak ada salahnya jika perubahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan proses pendidikan yang semakin maju sesuai dengan rencana strategi Departemen Pendidikan Nasional. Dalam pembangunan jangka panjang hingga tahun 2025, dicanangan visi pendidikan yang lebih spesifik untuk membentuk Insan Indonesia yang Cerdas dan Kompetititf. Siswa sebagai subjek pembelajar, disiapkan menjadi manusia yang mampu menjawab tantangan zaman di tengah persaingan global.

Tahun 2019 adalah masa transisi pergantian kebijakan pendidikan berupa kurikulum 2013 sebagai pengganti Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan tahun 2006. Sejak pertama diluncurkan, berbagai kendala hingga perbaikan terus dilakukan sebagai penyempurnaan. Layaknya sebuah kebijakan harus mempunyai karakter yang dapat dievaluasi. Jika baik maka akan dipertahankan dan dikembangkan. Sedangkan jika mengandung kesalahan atau kendala dalam mengimplementasikannya, maka harus bisa diperbaiki.

Contoh lain dari Kebijakan Pendidikan adalah kehadiran Bantuan Oprasional Sekolah atau dikenal dengan istilah BOS. Program BOS yang diluncurkan pemerintah sejak Juli 2005 bertujuan untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi sekolah sebagai pelaksana program wajib belajar 9 tahun. Secara khusus program BOS membebaskan pungutan bagi seluruh siswa setingkat SD sampai SMP. Keberhasilan kebijakan tersebut adalah dengan hadirnya SD Negeri dan SMP Negeri gratis. Bahkan hingga sekarang, penyaluran dana Bos melalui pemerintah provinsi setiap tiga bulan sekali sudah dinikmati oleh tingkat SMA. Bukan tanpa kendala, program tersebut rentan dengan berbagai permasalahan. Pengalokasian dana yang tidak sesuai dengan peruntukan, membuat kesulitan operator sekolah untuk membuat laporan pertanggung jawaban.

Kehadiran kebijakan baru di dunia pendidikan diharapkan membawa perubahan ke arah kebajikan. Tidak semata mata karena kesewenangan dengan mengesampingkan tujuan pendidikan nasional. Sebagai panduan dalam menyiapkan manusia untuk mampu mempertahankan dan meningkatkan kualitas kehidupan khususnya sebagai bangsa yang bermartabat.