Tugas pendidikan diserahkan pada bukan ahlinya?

Proses pendidikan di Indonesia yang berubah seiring perubahan kurikulum 2016 menjadi kurikulum 2013. Kurikulum K-13 adalah ide besar pemerintah untuk mengubah pendidikan yang ada di Indonesia, dimana peserta didik adalah pelaku bukan objek pendidikan, menciptakan individu yang selalu belajar dan memiliki karakter yang kuat. Pada dasarnya pendidikan adalah proses pembelajaran untuk mengubah individu menjadi lebih baik dalam hal potensi yang dimiliki yang berhubungan dengan kecakapan hidup. Tetapi secara hakikatnya, bukan hanya kecakapan hidup melainkan seluruh perubahan pendewasaan pada proses berpikir dan bertindak pada individu.

Pendidikan akan tercapai pada individu, terutama jika peserta didik mau melaksanakan proses pembelajaran dengan keinginan sendiri tanpa dipaksa. Memotivasi peserta didik untuk belajar merupakan keahlian dasar yang harus dimiliki tenaga pendidik. Tugas berat ini tidak akan tercapai jika proses pembelajaran di sekolah tidak diserahkan kepada ahlinya.

Adanya oknum tenaga pendidik yang hanya sekedar mengajar untuk mendapatkan penghasilan, membuat kurikulum baru ini menjadi buku perpustakaan saja. Seorang pendidik mestinya memiliki karakter yang kuat, pribadi yang baik, mempunyai kemampuan mengajar dan mampu memotivasi peserta didik melaksanakan proses pembelajaran.

"Mereka yang terlibat dalam kegiatan pendidikan, terutama pendidik, bukanlah semata- mata menguasai ilmu yang diajarkan nya secara luas, mendalam dan komprehensif, melainkan juga memiliki kemampuan untuk mentransferkan ilmunya itu secara efektif dan efisien, serta memiliki kepribadian yang baik, seperti bersikap dewasa dalam berfikir dan bertindak, memiliki semangat dan komitmen pengabdian yang kuat, bersikap terbuka, jujur, mengayomi, ikhlas, pemaaf, senantiasa meningkatkan dan mengembangkan ilmunya dan lain sebagainya"(1)

Memenuhi tugas pendidik yang sedemikian berat, maka instansi pendidikan harus bisa memilah-milah tenaga pendidik yang masuk ke suatu instansi pendidikan. Menyerahkan pendidikan kepada yang bukan ahlinya hanya akan menjadikan niat pemerintah sebagai omong kosong belaka.

Mestinya pengangkatan tenaga honorer sebagai tenaga pendidik dalan instansi pendidikan harus memiliki sangsi yang tegas. Misalnya pemindahan tenaga pendidik menjadi tenaga kependidikan (tata usaha), harus menjadi sangsi yang sangsi yang jelas bagi tenaga pendidik tersebut jika belum mampu menguasai karakter pendidik. Pentingnya observasi pihak sekolah terhadap pendidik dan calon pendidik disekolah akan memperkuat kurikulum 2013 ini.

Andil pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik dari ASN sudah cukup besar. Tetapi tidak dapat dipungkiri, kenyataan dilapangan instansi pendidikan masih kekurangan tenaga pendidik. Tenaga honorer masih menjadi tulang punggung di setiap instansi pendidikan. Penyeleksian tenaga pendidik dari tenaga honorer baik bagi instansi pemerintah ataupun swasta akan menjadikan pendidikan di Indonesia menjadi kuat.

(1) Prof.Dr.H.Abuddin Nata. MA, Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran