Meskipun secara umum dokter hewan berperan dalam membantu masyarakat untuk mempertahankan status kesehatan hewan dan menjaga kesehatan masyarakat veteriner, seorang dokter hewan di pemerintahan daerah ternyata dapat membantu mengisi pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya adalah dengan menarik retribusi atas penggunaan kekayaan daerah atau fasilitas daerah dalam hal ini seperti Rumah Potong Hewan (RPH) dan atau laboratorium kesehatan hewan daerah.

Di RPH misalnya, masyarakat akan ditarik biaya (retribusi) ketika memanfaatkan pemotongan hewan disana. Tentunya di RPH bukan hanya memanfaatkan fasilitas pemotongan hewan saja, tetapi juga disertai dengan pengawasan oleh dokter hewan. Dalam hal ini, dokter hewan akan menjamin bahwa hewan yang dipotong akan memenuhi kaidah ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal).

Caranya adalah, dokter hewan akan memastikan bahwa proses dalam pemotongan telah memenuhi kaidah kesehatan, sejak hewan sebelum dipotong (dilakukan pemeriksaan Ante Mortem), saat hewan dipotong (pemeriksaan pemotongan), hingga hewan setelah dipotong (pemeriksaan post mortem).

Namun demikian, khusus untuk kriteria halal, aspek pelaksananya wajib dilakukan oleh juru sembelih halal yang telah disertifikasi halal dan dilaksanakan dengan kaidah agama islam.

Melihat hal ini, rasanya Pemda sangat beruntung jika membuka pendaftaran ASN (aparatur sipil negara) dokter hewan. Selain membantu kesehatan masyarakat, ternyata dokter hewan juga bisa mendatangkan PAD.

Keren banget!