Belakangan ini sedang nge-trend likuidasi. Bukan sebuah bank maupun lembaga jasa keuangan lainya, melainkan beberapa lembaga pendidikan dasar. Ya betul, banyak sekolah dasar yang sedang gulung tikar.

Bila diamati, sekolah-sekolah yang gulung tikar tersebut memiliki fasilitas bangunan yang bagus dan tempat yang representatif. Tenaga pengajarpun juga tampak tidak sedikit. Entahlah, fenomena alam apa yang sedang terjadi.

Dari sekian sekolah yang gulung tikar rata-rata minim mendapatkan siswa pada saat penerimaan peserta didik baru. Kejadian yang terus berulang dari tahun ke tahun menyebabkan berkurangnya siswa yang bersekolah. Dampaknya, jumlah siswa semakin menjauhi batas kuota kelas yang seharusnya.

Pada akhirnya, sekolah-sekolah yang mulai ditinggalkan calon-calon siswa tersebut harus rela dimerger sebagai konsekuensinya. Pun halnya gurunya. Mereka juga harus rela dirolling ke sekolah-sekolah yang lain. Itupun untuk guru yang sudah ber-NIP. Lantas bagaimana dengan yang WB? Ya harus pasrah dengan keadaan. Mencari lagi tempat singgah baru.

Begitulah adanya sekarang ini. Satu hal menarik untuk dikaji adalah bagaimana hal ini bisa terjadi.

Orang awam mungkin akan beraggapan bahwa sekolah-sekolah tersebut sudah tidak berkualitas. Atau mungkin SDM atau tenaga pendidiknya tidak profesional. Namun bila dicermati, kebanyakan tenaga pendidik senior di sekolah-sekolah tersebut sudah bersertifikasi pendidik. Artinya mereka adalah tenaga pendidik yang profesional.

Lalu, apa penyebabnya?

Yang jelas, jumlah anak usia sekolah dari tahun ke tahun itu relatif sama. Bila terdapat perbedaan, itu tidak terlalu significan.

Jadi, permasalahan sebenarnya adalah sistem pendidikan yang sedang berjalan. Menjamurnya sekolah swasta dalam kaitanya dampak terhadap sekolah negeri yang sudah ada kurang mendapat perhatian lebih.

Sekolah negeri memang dilema dengan image sekolah gratis yang bergantung pada BOS dalam pengelolaanya. Sebaliknya, sekolah swasta yang tersupport BOS dan mandiri dalam pengelolaan keuangan termasuk iuran, sumbangan dan tarikan di dalamnya menjadikan keluesan tersendiri.

Memang ada dampaknya?

Ada. Sekolah swasta lebih fleksibel, nyaman dan leluasa dalam pengelolaan anggaran dalam upaya peningkatan kompetensi SDM, fasilitas sekolah maupun kegiatan yang lainya.

Faktanya, banyak wali murid yang memilih mensekolahkan anaknya berbayar daripada gratis berzonasi. Mereka meyakini bahwa di swasta, anak anak mereka mendapatkan yang lebih, baik pendidikan maupun fasilitas di dalamnya. Tapi, memang seperti itu adanya.

Sebaiknya bagaimana?

Kita saling belajar. Pemangku kebijakan perlu lebih memperhatikan fenomena ini dan segera membijaksanai. Eman-emang bila bangunan-bangunan yang sangat bagus dan lengkap itu harus mangkrak.

Guru-guru sekolah negeri (terlikuidasi) juga harus mau belajar dari kehebatan guru dari sekolah-sekolah swasta, baik yang sudah lama maupun baru. Karena faktanya, sekolah mereka banyak yang langsung mendapatkan tempat di hati masyarakat.

Oh iya, pengalaman pribadi saya terhadap kawan-kawan yang mengajar di swasta itu bahwa ternyata mereka terlalu hebat dan tangguh. Entah atas alasan apa, mereka lebih disiplin, kreatif dan memiliki etos kerja yang tinggi. Kadang saya juga iri dengan kinerja mereka. Sempat becanda, mungkin karena aturan yayasan yang ketat itulah sehingga terbentuk sedemikian rupa. Karena, dulu ketika saya bekerja di perusahaan swasta itu pressurnya tinggi. Jadi harus tangguh dalam bekerja.

Jadi, sesekali pressur tinggi itu juga perlu diberlakukan.

Mojoroto, 04 Agustus 2019