Menjelang Penerimaan CPNS Tahun 2018 di berbagai daerah disikapi dengan beragam aksi yang dilakukan oleh komunitas guru honorer karena penerimaaan CPNS tahun 2018 ini tidak pro terhadap honorer. Selain pembatasan usia maksimal 35 tahun, penerimaan CPNS juga dibuka dari jalur umum, padahal masih banyak tenaga honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun dan berusia di atas 35 tahun yang secara kompetensi tidak diragukan lagi.

Di Kabupaten Bogor aksi serupa digelar oleh para guru honorer yang tergabung dalam Perkumpulan Guru Honorer (PGH) Kabupaten Bogor yang dimotori oleh Halim Sahabudin.

Kegiatan yang dinamai Aksi Bela Guru Jilid 2 ini dilaksanakan pada hari Rabu, 19 September 2018 di Lapangan Tegar Beriman Pemda Kabupaten Bogor yang dihadiri kurang lebih 5.300 Guru Honorer Se Kabupaten Bogor.

Dalam kegiatan aksi tersebut Pengurus PGH dan Para Koordinator Kecamatan berhasil menduduki Gedung DPRD Kabupaten Bogor dan melakukan audiensi bersama Anggota DPRD Kabupaten Bogor yang dihadiri oleh seluruh Fraksi dan Ketua Komisi, Badan Anggaran, Kepala BKPP, Kepala Dinas Pendidikan dan Asisten Pemerintahan Kabupaten Bogor.

Dari hasil audiensi perwakilan peserta aksi dengan anggota DPRD Kabupaten Bogor disetujui kesepakatan sebagai berikut :

1. Bupati Bogor agar mengeluarkan SK Pengangkatan / SK Keputusan Sebagai Guru dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap agar bisa dipergunakan sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti PPG dan Pengajuan NUPTK Baru bagi guru honorer dan Tenaga Kependidikan di sekolah Negeri

2. Pemerintah Daerah agar memberikan penghasilan serta ditingkatkan yang pantas dan layak dengan dianggarkan dalam APBD Tahun 2019

3. Pemerintah Daerah memberikan jaminan kesehatan secara gratis bagi guru dan tenaga kependidikan tidak tetap yang dibiayai APBD tahun 2019

4. Merekomendasikan ke Pemerintah Pusat untuk membatalkan dan mencabut Permen PAN Nomor 36 tahun 2018 karena diskriminasi dan cacat hukum. Kedudukan Permen PAN tidak boleh lebih tinggi dari PP no 11 tahun 2017 dan UU ASN No 5 tahun 2014

5. Merekomendasikan ke Pemerintah untuk segera membatalkan Rekruitmen CPNS Tahun 2018 sebelum menyelesaikan tenaga guru honorer yang sudah lama mengabdi berdasarkan masa kerja dan pendidikan

6. Merekomendasikan ke Pemerintah Pusat untul menerbitkan sandaran hukum yang jelas berupa PERPU ( Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -undang) untuk ditingkatan status tenaga honorer menjadi CPNS berdasarkan masa kerja dan usia paling lama secara bertahap sesuai kebutuhan

Ketua PGH Kabupaten Bogor Halim Sahabudin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Guru Honorer, ICT, Foppsi, Masyarakat Peduli Pendidikan, PGRI Kabupaten Bogor dan semua pihak yang telah mensukseskan Aksi Bela Guru Jilid 2

Semoga Alloh SWT senantiasa memberikan perlindungan serta kekuatan kepada kita semua dalam meraih masa depan, aamiin..