Bansos (bantuan sosial) adalah bantuan yang diberikan oleh Negara melalui Kemensos (kementerian sosial). Di Indonesia, Bansos akan diberikan kepada keluarga miskin (kurang mampu). Dengan adanya pemberian Bansos ini, diharapkan masyarakat masih memiliki daya beli dan dapat membantu memenuhi kebutuhan saat ini. Selain itu, dengan adanya Bansos juga diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan.

Hanya saja, Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) menyebutkan bahwa data penerima Bansos di Kemensos buruk. Hal ini disebabkan karena sekitar 10.000 penerima Bansos adalah pemilik dan pengendali perusahaan dengan dikenal dengan beneficial ownership. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia terkesan asal – asalan. Selain itu, aparat yang bertugas untuk mendata penerima Bansos telah menyalahgunakan wewenangnya dan tidak amanah. Padahal, setiap amanah pasti akan diminta pertangungjawaban. Terlebih, para aparat tersebut ketika bertugas, mendapat gaji yang dikumpulkan dari uang rakyat.

Dalam sistem kapitalisme, pemberian Bansos hanyalah salah satu cara untuk menutupi keburukan sistem ini. Sebab, jika sistem kapitalisme berjalan murni tanpa intervensi dan tambal sulam, maka sistem ini akan sangat rapuh dan mudah runtuh. Oleh karena itu, pemberian Bansos terhadap masyarakat kurang mampu diharapkan masih dapat menjaga daya beli mereka, sehingga mereka masih mampu untuk membeli dan memenuhi kebutuhan mereka. Terlebih, pemberian Bansos selama ini tidak pernah dilakukan hingga mampu mengentaskan kemiskinan seseorang. Sebab, nomimal Bansos masih jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Apalagi, ketika sumber – sumber kekayaan Negara bukan lagi dikelola oleh Negara untuk dikembalikan kepada rakyat. Tapi, saat ini, sumber – sumber kekayaan Negara telah diberikan dan dikelola oleh asing. Maka, upaya untuk mengentasan kemiskinan akan semakin jauh menjadi kenyataan.

Berbeda dengan Islam. Di dalam sistem Islam, jaminan kesejahteraan akan diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Setiap individu rakyat akan dipastikan bahwa kebutuhan pokoknya terpenuhi. Selain itu, rakyat juga akan mudah untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan sekunder maupun tersiernya. Sebab, lapangan pekerjaan terbuka lebar. Sumber – sumber kekayaan yang menguasai hajat hidup orang banyak pun sepenuhnya dikelola oleh Negara dan dikembalikan untuk memberikan pelayanan kepada rakyat. Dengan mekanisme ini, maka pengentasan kemiskinan akan sangat mudah untuk dilakukan. Hanya saja, maukah para pengelola Negara ini mengambil dan menerapkan mekanisme yang demikian?

Wallahu’alam bish showab