Day5#TantanganGurusiana

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau PP Tapera. Tapera akan dikelola Badan Pengelola (BP) Tabungan Perumahan Rakyat, yang akan mengelola simpanan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Aparatur Sipil Negara (ASN), seluruh pekerja swasta, dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum (katadata.co.id, 3/6/2020).

Bagi peserta dan pemberi kerja wajib membayarkan iuran selambat-lambatnya tanggal 10 tiap bulan. Bila peserta tapera tidak membayar, maka status kepesertaannya akan dinonaktifkan hingga ia melanjutkan pembayaran tersebut.

Setelah menaikan iuran BPJS kesehatan, pemerintah menaikan tarif dasar listrik, lalu mewajibkan tapera. Gaji pekerja juga dipotong dengan pajak penghasilan, Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua (JHT). Belum lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja yang tidak mendapat jaminan pemerintah. Padahal beban ekonomi di masa pandemi makin berat. Adanya tapera benar-benar menjadikan paket pelengkap derita rakyat.

Adapun dalam Islam, pemenuhan kebutuhan masyarakat, baik sandang, pangan, dan papan adalah kewajiban negara. Hal ini dikarenakan negara berkewajiban mengelola aset-aset umum yang digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Negara tidak boleh mengalihkan kepemilikan dan pengelolaan aset-aset umum (kepemilikan umum) kepada individu maupun sekelompok individu. Pun negara tidak boleh memaksa individu mengeluarkan biaya, selain apa yang telah digariskan oleh syariat. Seperti memungut zakat, jizyah, kharaj dan lain-lain dari individu rakyat yang berkewajiban mengeluarkannya.