QUO VADIS GAGASAN MERDEKA BELAJAR?

Oleh : Ridwan, S.Pd.

(Guru SMK Al-Madani Jampangkulon Kabupaten Sukabumi)

#TantanganGurusiana Lomba Menulis Bulan Maret 2020

Pendidikan sejatinya merupakan serangkaian upaya optimal untuk menempatkan kembali manusia pada fitrahnya. Ia tak lagi sebatas wahana transfer ilmu pengetahuan, tapi lebih jauh dari itu sebagai ikhtiar proses internalisasi nilai. Oleh karenanya, pendidikan tidak boleh bebas nilai, ia harus tetap mengedepankan aspek moralitas.

Untuk mewujudkan konsep pendidikan tersebut, maka dibuatlah seperangkat peraturan agar pencapaiannya terarah dan terencana. Hal tersebut kemudian menjadikan institusi penyelenggaran pendidikan di semua jenjang, terutama pendidikan formal, wajib taat hukum. Yakni taat terhadap ideologi, konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, beserta peraturan turunan lainya.

Bentuk ketaatan tersebut secara tidak langsung telah mengikat dunia pendidikan pada institusi besar yang menaunginya, sebagai implementasi dari hadirnya negara. Sebagai subsistem dari sebuah nations-state, maka pendidikan sudah semestinya mengikatkan diri pada aturan main yang jelas. Namun, bagi sebagian orang hal tersebut merupakan bentuk lain dari kerangkeng yang membatasi ruang gerak insan pendidikan itu sendiri. Atau secara ekstrim banyak yang menyebutnya sebagai penjajahan terhadap pendidikan.

Seakan ingin menjawab kondisi tersebut, maka pada momentum pergantian kepemimpinan nasional terutama di bidang pendidikan, Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, mulai mengemukakan ke publik mengenai gagasan merdeka belajar. Hal tersebut seakan menjadi oase di tengah kebuntuan cara untuk memajukan pendidikan Indonesia. Apalagi setelah dipublikasikannya hasil PISA yang mendudukan Indonesia di level yang masih rendah.

Judul besar arus perubahan pendidikan nasional tersebut memang baru sebatas gagasan ketika dilontarkan oleh Mas Menteri di berbagai kesempatan. Namun seiring waktu, roda pemerintahan perlahan berjalan, gagasan besar merdeka belajar pun menemukan jalannya. Dari sekian rapat internal dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR, maka kemudian muncullah empat program merdeka belajar yang diusung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Keempat program merdeka belajar tersebut adalah : Pertama, Ujian Nasional diganti dengan Assasment Kompetensi Minimal (AKM) untuk mengukur kemampuan literasi, numerasi, dan survey karakter peserta didik. Pelaksanaannya pun berlangsung di kelas empat untuk Sekolah Dasar, kelas delapan untuk Sekolah Menengah Pertama, dan di kelas sebelas untuk jenjang Sekolah Menengah Atas. Kedua, Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dikembalikan ke konsep sebelumnya yaitu pada format Ujian Sekolah, tidak ada kebaruan sebenarnya sebab sekolah pernah mengalami di periode sebelumnya. Ketiga, Penyederhanaan format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) menjadi tiga komponen saja dan bida dibuat dalam satu lembar. Keempat, yaitu Perubahan Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Semuanya mulai dijalankan di tahun 2021 mendatang.

Dari keempat program andalan gagasan merdeka belajar tersebut, penulis melihat dari sudut pandang sebagai pelaksana kebijakan, sejatinya belum nampak ada kebaruan. Semuanya merupakan wajah lain dari sistem yang sudah ada. Hanya warna lipstiknya saja yang berbeda, sedang bibir dan orangnya masih sama. Semisal UN menjadi AKM, hanya instrumen tesnya yang berubah tapi esensi tesnya sama. Hanya memadu-madankan Pilihan Ganda dan Essay dalam satu aplikasi. USBN menjadi US, ini hanya dejavu bagi sekolah. Penyederhanaan format RPP sama sekali tak merubah esensi bahwa guru tetap harus membuat administrasi pembelajaran, meski hanya satu lembar. Perubahan sistem zonasi pun hanya mencubit sistem sebelumnya.

Sampai pada titik ini, program-program andalan tersebut masih sangat sederhana untuk menjabarkan judul besar merdeka belajar yang kesannya justru sangat heroik, kebaruan, monumental, dan bahkan penulis mengesannya cukup revolusioner. Sebab, gagasan besar itu seolah ingin menjadi antitesis dari sistem yang selama ini dijalankan. Gagasan merdeka belajar seolah ingin memerdekakan pendidikan Indonesia yang selama berpuluh tahun dijajah di negaranya sendiri.

Untuk mewujudkan gagasan besar tersebut, Mas Menteri perlu melakukan lompatan-lompatan yang lebih besar agar lantas tak menggurita. Program yang diusung mesti digali kedalamannya dan dilebarkan sayapnya sehingga semua kelemahan dunia pendidikan Indonesia selama ini dapat disasar dan diselesaikan.

Kemerdekaan belajar hanya akan dicapai melalui sistem pendidikan yang memerdekakan. Kemanakah arah perjalanan arus perubahan merdeka belajar? Kami menanti langkah Mas Menteri di tahun-tahun mendatang. Quo Vadis?

PROFIL PENULIS

Penulis bernama Ridwan, S.Pd. lahir di Sukabumi pada tanggal 13 Mei 1985. Lulusan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung pada Program Pendidikan Ekonomi dan Koperasi. Tinggal di Wilayah Pajampangan Kabupaten Sukabumi. Saat ini tercatat aktif sebagai Guru di SMKS Al-Madani Jampangkulon. Selain mendidik, penulis juga tercatat sebagai member Media Guru Indonesia dan Gurusiana.

Alamat e-mail : [email protected]

No. WA : 085624431248