* (Refleksi Hari Guru Nasional Tahun 2016)

Saat kita hanya dihadapkan pada satu pilihan dalam melakukan sesuatu, kita tidak lain adalah robot. Kala kita dihadapkan pada dua pilihan untuk melakukan sesuatu, kita akan dilanda sebuah dilema. Namun bila kita dihadapkan pada sedikitnya tiga cara untuk melakukan sesuatu, kita akan merasakan keleluasaan dan kebijaksanaan. Demikianlah kiranya pepatah yang tepat menggambarkan kondisi umum guru terhadap organisasi profesinya di Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2016.

Keberadaan beberapa Orprof guru (organisasi profesi guru) selain PGRI (IGI, FSGI, FGII, FGSI, Pergunu, dll) mestinya membuat hari guru tahun ini kian semarak. Ragam kreasi dan inovasi dari tiap-tiap anggota berbagai orprof-guru tersebut akan mencipta indahnya ke-Bhinneka-an dalam bingkai ke-Tunggal Ika-an. Suatu kondisi yang menjadi niscaya dalam dinamika keprofesian apapun dan dimanapun. Namun akan berbeda cerita apabila ada orprof-guru tertentu yang mencoba mendominasi eksistensi, dengan cara arogansi hanya dengan modal senioritas.

Pasca runtuhnya rezim orde baru, dinamika organisasi apapun semestinya juga mengikuti arus reformasi. Ketunggalan dan keseragaman dalam konteks nasional bukan lagi menjadi tanda keutuhan. Izinkan keberagaman sebagai bentuk keindahan dalam bahasa Tuhan, menjadi nyata ada. Demikian pula ini Indonesia, ke-Bhinnekaan adalah identitas kita. Keberagaman adalah mula dan niscaya dalam perjalanan bangsa ini. Latar belakang ras, suku bangsa, dan agama sangat dimungkinkan mencipta adanya jalan yang berbeda namun tetap mengarah pada tujuan yang sama.

Serupa itu pula profesi guru. Walaupun menggeluti satu profesi namun dengan latar belakang yang berbeda sangat dimungkinkan adanya beda organisasi. Hal itu pun sah-sah saja karena tidak melanggar satu undang-undang pun di negeri ini. Amanat UU No. 14 tentang Guru dan Dosen hanya menyatakan bahwa guru wajib menjadi anggota organisasi atau asosiasi profesi. Guru harus memilih organisasi atau asosiasi profesi guru yang pembentukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari hal itu sudah sangat jelas-nyata, satu profesi boleh jadi beda organisasi, beda asosiasi.

Memaknai Kembali Hari Guru Nasional

Hari Guru Nasional (HGN) kita maknai sebagai bentuk apresiasi negara terhadap guru. Sengaja tidak menggunakan istilah ‘profesi’ karena waktu itu guru belum diakui sebagai profesi. Kita pun tidak lupa sejarah, tanggal 25 November adalah hari jadi salah satu organisasi guru. Namun masih relevankah kini ada klaim: ini hariku, mana harimu? Hal itu sangat tidak mencerminkan keprofesionalan, bahkan menodai kesakralan HGN.

Momentum HGN semestinya dan sudah benar apabila dikemas serupa HGN tahun 2015. Kala itu Gedung Kemendikbud menjadi mimbar guru dengan seragam netral (putih) untuk bersimposium. Tidak perlu ada pengkotakan dan pelacakan seorang guru berasal dari orprof-guru apa sehingga dapat berbicara memukau di forum simposium. Bukan kesalahan kami apabila kemudian ada data dan fakta bahwa nominator dan kejuaraan simposium guru didominasi orprof-guru tertentu.

Demikian pula HGN tahun 2016, dengan konsep yang tidak terlalu berbeda marilah dimaknai sebagai kesempatan menunjukkan kedewasaan. Jadikan momentum itu sebagai peluang emas untuk bersinergi membangun negeri. Sudah bukan zamannya merasa diri paling kuat sendiri. Sudah saatnya berbagi peran, bahwa selain kesejahteraan, guru juga membutuhkan orprof yang komitmen mengkawal peningkatan kompetensi. Sedikit punya malu lah bahwa negara sudah hadir mengahargai guru sebagai profesi, dan memberikan tunjangan profesi. Izinkan kami yang punya malu ini untuk menggunakan tunjangan profesi itu untuk meningkatkan kompetensi diri bersama teman-teman se-Orprof kami.

Sudah banyak hal membaik bila kita mau objektif menilai yang terjadi dalam satu tahun terakhir. Pemetaan kompetensi melalui UKG, perubahan paradigma PKB melalui diklat GP, penggalakan guru menulis dan guru sebagai peneliti, sampai gerakan literasi sekolah. Kesemuanya adalah terobosan yang membutuhkan pengawalan. Bukan tiba-tiba menjadi program yang seolah-olah harus dicaci maki hanya faktor pemaknaan yang penuh tendensi, pasca turunnya Mas Menteri.

Menggagas Hari Guru Profesional

Sejatinya ada satu peristiwa penting bersejarah bagi perkembangan profesi guru di negeri ini. Peristiwa itu adalah awal mula pencanangan guru sebagai profesi pada 4 Desember 2004 oleh Presiden Soesilo Bambang Yudoyono. Peristiwa itu adalah akselerator lahirnya UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan merupakan dasar legal pengakuan atas profesi guru dengan segala dimensinya.

Momen itu merupakan tonggak penting. Peristiwa yang sangat layak disakralkan. Silakan Hari Guru Nasional tetap ada, dan biarkan diklaim sebagai harinya orprof-guru tertentu, biar saja itu juga tetap menjadi kebanggaan-semu mereka. Kami tidak perlu pengakuan dan legitimasi dari siapapun untuk memperingati dan merayakan Hari Guru Profesional. Tentunya bukan dengan cara show of power melalui menggalang massa di jalanan. Karena masih banyak cara yang lebih mendidik dan mencerminkan kecendekiaan dan kepatutan seorang guru. Selamat Hari Guru Nasional 2016. Sharing and growing together.

*) Mohammad Hairul adalah Guru SMP Negeri 1 Klabang-Bondowoso, Ketua IGI Kabupaten Bondowoso. Peraih Penghargaan Literacy Award 2017 By Baznas dan Republika.