Kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah tentu saja sangat penting perannya demi kemajuan sekolahnya. Corak dan karakter sekolah sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan manusia-manusia yang mempunyai kepribadian dan karakter yang berbieda satu dengan yang lainnya. Meskipun secara umum dan formal tentu saja urusan institusi pendidikan atau sekolah tersebut adalah sama. Namun, sekolah tentu mempunyai kekhasan tersendiri. Pada bagian inilah gaya dan karakter kepala sekolah menentukan.

Politik Praktis yang Mengungkung Kepala SD Negeri

Lima kompetensi kepala sekolah yakni: manajerial, kewirausahaan, supervisi, kepribadian, dan sosial, tentu harus semakin diperkuat. Kompetensi tersebut sebagai bekal kepala sekolah dalam memimpin secara utuh sekolah tersebut. Kompetensi yang sangat besar pengaruhnya terhadap pengelolaan sekolah secara aplikatif adalah kompetensi manajerial. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada monitoring, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari manajerial tadi. Selain itu, mulai dari siswa, guru, orangtua siswa, sampai kepada masyarakat, juga berkenaan dengan kompetensi yang satu ini. Oleh karena itu, kepala sekolah dalam merealisasikan kompetensi manajerial tersebut haruslah diberi kebebasan untuk berekspresi dan mengeksplor segala kemampuannya, sepanjang tidakmenyalahi aturan. Tentu saja akan menjadi kontraproduktif, jika seorang kepala sekolah diberi kewenangan memenej sebuah sekolah, namun masih adibatasi atau mendapat arahan yang tidak ada atau kurang hubungannya dengan peningkatan mutu pendidikan.

Intervensi berbagai pihak kepada kepala sekolah dalam menjalankan kepemimpinannya di sekolah tersebut, sangat “mengganggu” kontinyuitas program yang telah disusun oleh kepala sekolah. Intervensi tersebut terutama dari atasan kepala sekolah, yakni kepala dinas atau kepala daerah. Tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah tingkatan sekolah yang paling rawan mendapatkan intervensi di daerah. SD dan SMP sebagaimana diketahui masih di bawah kepengurusan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. SD lebih rawan lagi, karena merupakan institusi pendidikan yang paling rendah yang sementara ini diakui ijazahnya dalam segala hal pengurusan administrasi. Kepala SD mengalami intervensi dalam manajerial pengelolaann sekolahnya paling parah pada saat “tahun politik” di daerah tersebut. Banyak daerah di Indonesia bukan rahasia lagi menjadikan kepala SD sebagai bagian dari “tim kampanye bayangan” kepala daerah setempat. Lebih parahnya lagi, karena hal tersebut membuat kepala sekolah menjadi lebih konsen terhadap kegiatan “prapilkada” dibanding yang berkenaan dengan peningkatan mutu sekolah.

Penguatan Kompetensi Manajerial Kepala SD Negeri

SD negeri yang dianggap milik daerah menjadi “objekan politik” bagi banyak kepala daerah. Kepala SD Negeri inilah yang sering sekali dijadikan “pion-pion” kepala daerah petahana dalam melanggengkan kekuasaannya. Bagian-bagian dari kompetensi manajerial kepala sekolah yang sering diutarakan sebanyak 16 bagian tersebut, hampir seluruhnya bernuansa politik praktis. Inilah imbas intervensi kepada kepala sekolah oleh kepala daerah. Kekuatan kekuasaan yang mencengkeram kepala SD Negeri di banyak daerah Indonesia “berhasil” menjadikan sebagian besar SD negeri menjadi apatis. Pengangkatan dan penonaktifan kepala SD Negeri yang berada dalam “genggaman” kepala daerah membuat kepala sekolah tak berkutik. Simpulannya, jika kepala SD negeri masih berada di bawah bayang-bayang politik praktis yang dimasukkan oleh kepala daerah kepada mereka, maka peningkatan mutu sekolah takdapat diharapkan lagi. Manajerial kepala sekolah tak mampu lagi berkreasi dan berinovasi.

Kepala sekolah dalam menerapkan kompetensi manajerialnya harus dijauhkan dari politik praktis. Biarkan mereka bebas berkreasi memajukan sekolahnya. Hal ini pulalah yang selama ini disinyalir SD negeri- SD Negeri terlihat kurang dalam berinovasi dan berimprovisasi dalam memajukan sekolahnya. Ada semacam kesepakatan tak tertulis yang mengisyarakan SD Negeri harus mengamankan kebijakan kepala daerah. Tentu bukan yang dimaksud program prioritas daerah dalam memajukan pendidikan daerahnya. Program-program yang bernuansa pencitraaan kepala derah khususnya, seperti pemasangan spanduk dengan gambar besar kepala daerah, adalah salah satunya. Pada sisi ini, maka biasanya sekolah yang mendapat perhatian dari pemerintah daerah (Pemda) adalah yang paling "setia" terhadap pimpinannya. Jika kepala sekolah SD Negeri bisa dijauhkan dari politik praktis secara konsisten, tentu dapat dinantikan SD-SD Negeri yang semakin berkualitas.

Kepala SD Negeri Tanpa Intervensi Politik Praktis

Tiga hal yang paling penting dari kompetensi manajerial kepala SD yakni; perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi, akan berjalan dengan sebenarnya, bahkan penuh dengan "lompatan-lompatan" inovasi. Pada perencanaan, kepala sekolah tidak lagi memikirkan kepentingan yang bernuansa politik. Fokus terhadap perencanaan yang bertujuan kemajuan sekolah yang dipimpinnya. Kepala SD Negeri akan merencanakan sesuatu yang rutin dan insidentil inovasi dalam memenej sekolahnya. Perencanaan penganggaran fokus terhadap kegiatan-kegiatan yang mendukung profesionalisme guru demi peningkatan kualitas para siswa. Pembelian dan perbaikan sarana dan prasarana sekolah akan semakin terpusat pada kebutuhan riil sekolah. Tidak ada lagi anggaran yang tersita untuk kegiatan di luar yang dibutuhkan sekolah. Tentu saja manajemen penganggaran harus taat kepada aturan-aturan yang berlaku. Bukanlah dinamakan intervensi pada bagian pengawasan atau audit terhadap penganggaran sekolah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Justru pada bagian ini, hal tersebut adalah keharusan demi menjaga penyalahgunaan anggaran sekolah. Diyakini manajemen perencanaa sekolah akan kuat jika kepala sekolah tidak diintervensi dengan hal-hal di luar urusan sekolah, termasuk politik.

Hal yang tak kalah pentingnya pada kompetensi manajerial kepala sekolah adalah bagian pelaksanaan. Eksekusi perencanaan adalah hal yang paling penting dalam menentukan berhasil tidaknya sekolah tersebut memajukan kualitas sekolahnya. Pada bagian inilah kepala sekolah harus punya manajerial yang kuat dalam mengelola sekolah. Meski kepala sekolah dalam hal ini sebagai penentu, namun bukan berarti tanpa dukungan dari para guru, siswa, orangtua siswa, serta semua stake holder pendidikan di sekolah bersangkutan. Menggalang peran serta seluruh stake holder pendidikan, terutama guru, juga merupakan unsur dari kekuatan manajerial itu sendiri. Kepala sekolah SD Negeri yang bebas dari intervensi politik praktis, tentu semakin bergairah dalam memenej sekolahnya. Tidak ada keraguan dan kekhawatiran lagi dalam melaksanakan program sekolah yang bertujuan untuk kemajuan sekolahnya, sepanjang sesuai dengan rambu-rambu yang ada. Pelaksanaan program tidak harus menunggu arahan dan perintah dari atas. Begitu pula, tidak harus selalu takut mendapat teguran karena dianggap tidak sesuai dengan "program pencitraan". Banyak hal yang dapat dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan pengelolaan sekolahnya. Bagaimana kepala sekolah melaksanakan program literasi, demi peningkatan budaya baca guru dan siswa di sekolahnya. Bagaimana meningkatkan kreatifitas guru dalam proses pembelajaran. Bagaimana memperkenalkan sekolah sehingga tidak hanya mampu "berbicara" di tingkat kecamatan, tetapi lebi dari itu, bisa ke tingkat kota/kabupaten, bahkan nasional dan internasional. Semua itu karena kompetensi manajerial kepala sekolah semakin kuat dengan hilangnya intervensi politik tersebut.

Menguatnya kompetensi manajerial kepala sekolah, juga ditandai dengan semaikin baiknya monitoring evaluasi yang dilakukannya baik rutin maupun insidentil. Supervisi terhadap guru, demi perbaikan kualitas pembelajaran di kelas-kelas harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Administrasi kelas maupun pembelajaran guru harus pula mendapat perhatian dalam kegiatan monev tersebut. Ini adalah inti dari semua hal. Inti dari segala hal adalah bagaimana guru dapat menjalankan tanggungjawab utamanya dengan sebaik-baiknya. Disinilah kemampuan manajerial monev kepala sekolah sangat diperlukan. Monev juga diperlukan pada hal-hal yang lainnya, seperti pengelolaan keuangan, kinerja staf non guru, serta tanggungjawab guru yang berkaitan dengan pengelolaan sekolah. Monev juga membutuhkan kebebasan dalam menjalankannya oleh kepala sekolah. Bagaimana kepala sekolah dapat berwibawa di depan guru-guru dan stake holder lainnya jika tidak mempunyai kewenangan yang utuh dalam monev. Kepala sekolah yang mendapat intervensi dari atasan atau kepala daerah berkenaan dengan monev yang dilakukan, tentunya membuatnya kurang dihargai. Wibawa kepala sekolah akan lemah jika tindakan yang diambil berdasarkan hasil monev, selalu diintervensi. Oleh karena itu, sungguh sangat dibutuhkan kewenangan penuh kepala sekolah untuk melakukan monev dan memberikan follow up, sepanjang sesuai dengan regulasi yang ada.

Kesimpulannya bahwa penguatan kompetensi manajerial kepala SD Negeri memang harus dilakukan. Intervensi kepada kepala sekolah yang berkenaan dengan politik praktis harus dihilangkan. Pemda harus mampu melakukan hal tersebut demi majunya pendidikan di derah bersangkutan. Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga harus melakukan tindakan dengan berbagai cara, agar intervensi oleh kepala daerah yang menjurus pada politik praktis tidak dilakukan lagi kepada kepala SD Negeri. SEKIAN.