17 Oktober 1952, ketika tank dan meriam mengarah ke Istana

Militer mempunyai fungsi sebagai garda terdepan dalam perlindungan terhadap kedaulatan. Ketika Negara mendapat ancaman dari Negara lain, maka militer akan siap untuk menjaga kedaulatan negaranya.

Indonesia melalui sejarah yang panjang, serta menghadapi berbagai pristiwa pergolakan dalam dan luar negeri untuk mendapatkan kedaulatan negaranya. Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Indonesia yang baru merdeka, perlahan dengan pasti membentuk dan membangun pemerintahan Indonesia, begitupun dengan system militernya. Pada tanggal 5 oktober 1945 akhirnya terbentuk Tentara Nasional Indonesia.

Mengutip penjelasan dari Kompas.com, proses pembentukan Tantara Nasional Indonesia begitu panjang, melalui penggabungan beberapa gerakan, lascar, dan organisasi militer, baik buatan Belanda ataupun Jepang. Tentunya tiap unsur itu mempunyai latar belakang dan pandangan yang berbeda-beda.

Tepat 63 tahun yang lalu, bertepatan pada 17 Oktober 1952 terdapat peristiwa di Indonesia yang terjadi akibat perbedaan pandangan di internal militer Indonesia. Campur tangan politik oleh militer menjadikan persepsi militer terpecah menjadi dua. Ada yang menginginkan rasionalisasi tentara sesuai fungsi. Di sisi lain juga ada yang menginginkan tentara tetap memainkan fungsi ganda, dalam hal ini berpolitik, karena mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Sementara (DPRS). Hal ini berdampak dengan meunculnya tuntutan untuk membubarkan DPRS.

Militer Berpolitik

Kondisi Indonesia pada masa Demokrasi Liberal yang belum stabil, dan seringnya berganti cabinet karena munculnya berbagai konflik politik. Diperparah lagi dengan tindakan pejabat Negara yang melakukan korupsi yang merugikan Negara. Membuat rakyat Indonesia menjadi geram dan menginginkan percepatan pemilihan umum untuk mengganti anggota parlemen. Pada masa itu juga banyak anggota militer yang menjadi pimpinan politik. Hal ini mmebuat petinggi TNI saat itu, A.H. Nasution merasionalisasi tentara dan mengurangi jumlahnya, dan mendapat dukungan dari Kepala Staf Angkatan Perang Mayor Jenderal TB Simatupang.

Pernyataan A.H. Nasution mendapatkan pertentangan dari pihak Kolonel Bambang Supeno, dan menganggap kinerja A.H. Nasution tak baik. Internal militer pun pecah dan membawa masalah ini ke parlemen. Permasalahan yang terjadi dalam internal militer sampailah kepada DPRS, sehingga DPRS membuat beberapa mosi untuk menyikapi masalah yang terjadi di internal TNI.

Tindakan yang dilakukan oleh DPRS menjadi persoalan bagi internal militer. AH Nasution meluapkan ketidakpuasan terhadap apa yang dilakukan parlemen. Pada tanggal 17 Oktober 1952, para perwira militer bersama 30.000 demonstan melakukan unjuk rasa menuju Istana Merdeka. Menurut AH Nasution tindakan yang dilakukannya bukan merupakan perlawanan, tetapi mereka hanya meminta parlemen dibubarkan dan konflik dalam tubuh militer segera diselesaikan. Akibat dari demosntrasi ini AH Nasution diganti.