Kenaikan pangkat di kalangan guru. Terkait hal ini, terjadi perbedaan sikap atau reakasi yang diberikan oleh para guru. Ada yang menganggapnya sebagai regulasi yang biasa dan memang harus dilaksanakan, ada yang terpaksa melaksanakan dengan berbagai keluhan, ada yang acuh tak acuh, tapi tak sedikit yang antipati sehingga tidak mengurusnya. Bahkan sebagian menghendaki kenaikan pangkat otomatis seperti halnya struktural.

Tentu yang terakhir tidak bisa ditempuh karena jelas bahwa guru adalah jabatan fungsional yang harus mengumpulkan sejumlah angka kredit jika ia ingin naik pangkat.

Saat ini pemerintah telah mensosialisasikan aturan baru yaitu PermenPAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. Konon peraturan ini tentang perubahan tata kelola Jabatan Fungsional sehingga menyederhanakan proses administrasi Jabatan Fungsional dan yang lebih penting adalah mendorong peningkatan kinerja Pejabat Fungsional untuk mencapai predikat kinerja sesuai dengan ekspektasi organisasinya.

Perlu diketahui, bahwa jika PNS akan naik pangkat, maka ia mengusulkan DUPAK. Setelah SK PAK diterima ia bisa mengusulkannya untuk penerbitan SK kenaikan pangkatnya jika ia masih menduduki jenjang jabatan fungsional yang sama. Sedangkan bagi PNS yang akan naik jenjang jabatan fungsionalnya, maka SK PAK ini digunakan untuk mengurus SK Jabatan Fungsional terlebih dahulu. Nah, setelah SK Jabatan Fungsional yang baru terbit, barulah ia bisa mengusulkannya untuk kenaikan pangkat.

Selama ini DUPAK menjadi hal yang dianggap memberatkan karena terkait dengan tumpukan berkas-berkas. Nah, menurut aturan yang baru, DUPAK sudah tidak diperlukan lagi. Kenaikan jenjang jabatan diperhitungkan dari Angka Kredit Kumulatif. Akumulasi nilai Angka Kredit yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional sebagai salah satu syarat kenaikan jenjang jabatannya. Angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat dihitung berdasarkan kumulatif angka kredit pangkat dalam jenjang jabatan, dan dapat dipertimbangkan proporsional berdasarkan pangkat dasar yang dimiliki pada saat duduk dalam jenjang tersebut.

Nah bagaimana cara memperoleh angka kredit tersebut, terutama bagi guru? Saat ini hal tersebut masih dalam pembahasan. Yang jelas dengan akan berlakunya peraturan yang baru, PermenPANRB No 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru sudah tidak berlaku. Begitu pula Permendiknas No 25 tahun 2010 tentang juknis pelaksanaannya.

Nah, karena saat ini masih dalam pembahasan, terutama terkait dengan bagaimana cara memperoleh angka kredit tersebut, alangkah baiknya guru yang sudah mencukupi angka kredit untuk diusulkan SK PAK-nya segera saja mengurus dengan menggunakan aturan yang lama. Konon, aturan baru mulai berlaku Juli 2023. Sedangkan di aturan baru, ada ketentuan Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang jabatan, mulai dari ahli pertama ke ahli muda, ahli muda ke ahli madya, dan ahli madya ke ahli utama. Atau dari gol III/b ke III/c, golongan III/d ke IV/a, dan golongan IV/c ke IV/d. Jika guru tidak lulus, maka ia akan tetap menduduki jenjang jabatan fungsional yang sama sehingga ia tidak bisa naik ke pangkat golongan yang jenjang jabatannya lebih tinggi.

Demikian, semoga bermanfaat. Yuk, semangat naik pangkat.