Kegiatan pendampingan membentang mulai dari pengembangan kapasitas pemerintahan, mengorganisir dan membangun kesadaran kritis warga masyarakat, memperkuat organisasi-organisasi warga, memfasilitasi pembangunan partisipatif, memfasilitasi dan memperkuat musyawarah desa sebagai arena demokrasi dan akuntabilitas lokal, merajut jejaring dan kerjasama desa, hingga mengisi ruang-ruang kosong di antara pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut, sebagaimana telah diatur dalam Permendesa No.3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa. Dimana selain bertugas mengawal implmentasi UU Desa, para pendamping desa ditugaskan mengawal proses pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat desa. Namun, meskipun para pendamping berdiri disamping desa secara egaliter, tetapi mereka harus lebih siap dan wajib memiliki pengetahuan tentang desa. Karena tugas utama para pendamping desa yaitu mengawal implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menerbitkan 10 Buku Saku Pendampingan Dea. Buku-buku ini merupakan bacaan penting yang harus dibaca dan dihayati oleh para pendamping desa, dan tentu saja oleh semua stakeholder lainnya.