Melihat perkembangan Covid 19 di tanah air yang sangat cepat dan masif, pemerintah mengambil kebijakan dengan menerapkan social distancing, melalui pembatasan terhadap kegiatan berupa kerumunan, seperti acara seminar, hiburan, pentas seni, pernikahan, dll.

Hari ini, Selasa 31 Maret 2020, Bapak Presiden mengungkapan akan menerapkan pembatasan sosial berskala besar melalui program darurat kesehatan demi percepatan penanaganan covid 19. Kepada daerah-daerah dihimbau untuk mengikuti arahan dari Bapak Presiden terkait penanganan virus ini. Bapak Presiden juga mengatakan, apabila keadaan memburuk, maka dapat menuju darurat sipil.

Dengan memberlakukan darurat kesehatan berarti pemerintah siap memfasilitasi tindakan upaya kesehatan, seperti pengadaan sarana dan alat kesehatan.

Masih di hari yang sama, kementerian agama mengumumkan pendaftaran nikah secara online selama wabah corona. Bahkan pemerintah menghimbau supaya rencana pernikahan ditunda sampai keadaan kondusif. Bagi pendaftar baru sangat mudah mendaftar pernikahan secara online dengan menjadwalkan pernikahan di waktu yang dianggap aman dari virus corona. Lalu bagamana pasangan yang mau menikah saat ini yang sudah kepalang menyebar undangan, membayar sewa gedung, memberi DP catering dan salon? Berarti pernikahan ditunda. Terus sampai kapan, keadaan ini berlangsung? Pantas saja banyak video dan berita viral perihal aparat kepolisian yang membubarkan acara pesta pernikahan. Itu semua dilakukan untuk menghambat laju perkembangan merebaknya virus corona. Karena bisa dibayangkan seandainya ada salah satu pasien yang positif mengidap corona, terus menghadiri pernikahan maka otomatis akan melahirkan pasien-pasien baru yang terjangkit virus corona. Kalau sudah begini, maka mungkinkah pernikahan bisa dilakukan secara online?