Menjelang penentuan hasil pemilu pada 22 Mei 2019 nanti menuai banyak sekali kontroversi. Sekarang lagi gurih kita lihat perihal "people power" yang akan di luncurkan oleh mereka-mereka yang katanya berani jihad. Hmm.. Gua geleng-geleng pala melihat ini semua. Bingung melihat sikap dan seruan elit politik bahkan sampai tokoh agama yang menyeru melakukan aksi ini dengan dalih "kedaulatan rakyat dan panggilan jihad". Padahal kita tahu, kedaulatan rakyat ini sudah berlangsung pada 17 April 2019 lalu yaitu seluruh rakyat Indonesia memiliki hak suara penuh dalam pesta demokrasi untuk menentukan pemimpin bangsa dan masa depan Indonesia 5 tahun kedepan. Sejatinya demokrasi yaitu "dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat" Bukan "dari rakyat, oleh rakyat, untuk elit". Jikalau masih merongrong terus tentang kecurangan dalam penginputan data. Mengapa tidak segera lapor pada bawaslu or KPU? Katanya BPN mereka punya data yang valid? Rasanya gatel sekali sekian lama bungkam dengan persoalan Demokrasi ini. Tetapi sebagai pribadi yang tidak betah untuk bersuara akhirnya pecah karena sepekan ini saya melihat beranda sosmed penuh dengan people power yang di kemas dengan seruan jihad dan dalih kedaulatan rakyat. Aneh, seharusnya elit politik dan tokoh agama mengambil tindakan yang lebih bijak dalam menghadapi atsmorfer politik ini dan harus menjadi kontrol emosi masyarakat. Lha ini malah yang menjadi provokator masa untuk melakukan aksi demi kepentingan pribadi. Banyak sekali dari semua kalangan tua, muda, remaja yang berapi api ingin ikut tempur ke tempat yang mereka bilang "medan jihad" Bahkan mereka yang di kategorikan sebagai ABG labil yang belum punya hak suara pun ingin ikut. Kita bisa lihat bahwa segala sesuatu jikalau di goreng dengan issue agama akan renyah untuk di santap. Sungguh ironi, ladahal esensi jihad sudah ternodai, dan yang paling penting dan sering kita lupakan tentang jihad yaitu jihad melawan hawa nafsu sendiri. Nafsu dalam menginginkan jabatan misalnya. Melihat kejadian ini saya teringat akan kisah Gus Dur ketika hendak di lengserkan oleh preman politik yang kata Gus Dur akan menjadi gelandangan politik di negeri ini seumur hidup (Amin rais contohnya). Ratusan ribu santri dari Jawa Timur sudah mempersiapkan diri mereka untuk berjihad jiwa dan raga demi membela guru bangsa Gus Dur. Meskipun Gus Dur merasa tidak bersalah dan ada pada pihak kebenaran, Gus Dur malah menahan mereka untuk berangkat ke Jakarta karena tidak mau mempertahankan jabatan nya semata sehingga menimbulkan pertumpahan darah dan korban. Beliau tidak mau mengotori konstitusi di negeri ini pada saat itu. Banyak hal yang harus kita pelajari dari guru bangsa Gus Dur sejatinya tidak ada jabatan yang pantas di bela mati-matian dan yang paling penting dari politik adalah kemanusiaan. Kita hanya perlu menunggu saja keputusan dari KPU nanti dan legowo ikhlas menerima keputusan yang ada. Menang ataupun kalah adalah suatu kewajaran dalam kontestasi. Semoga Indonesia ku lekas pulih dari penyakit dengki para elit perusak konstitusi ☺ Shandi Ismail Cikarang, 18 Mei 2019.