Pemekaran demi pemekaran jadi wacana pesisir selatan dan kerinci demi terwujudnya propinsi baru dalam tiga tahun ini karena moratorium pemekaran wilayah telah dicabut oleh Presiden RI, Prabowo dengan syarat yang sangat ketat. Pembiayaan pembangunan kantor tidak mengerus keuangan negara. Berarti melibatkan pihak ketiga. 

Semula diprotes tetapi lama kelamaan menjadi trend karena akan menimbulkan rasa cinta pada negeri karena pembiayaan yang diprakarsai oleh pihak ketiga yang jelas punya rasa cinta yang dalam pada Indonesia pada umumnya dan daerahnya khususnya.

Dari pemetaan yang ada maka pesisir selatan dapat dibagi menjadi 3 kabupaten. Pesisir selatan barat, pesisir selatan timur dan pesisir selatan tengah. Kerinci dapat dimekarkan menjadi kerinci mudik, sungai penuh dan kerinci hilir. Sudah cukup menjadi syarat pemekaran. Untungnya, Solok Selatan ikut serta mengajukan usul untuk bergabung ke dalam propinsi baru. Dan terakhir, Merangin menyatakan ikut serta dalam pembentukan propinsi baru tersebut. Hasilnya ada delapan kabupaten yang bergabung dan rasanya cukup. 

Ternyata pemekaran kabupaten tidak membutuhkan waktu yang lama. Dua tahun telah terwujud dan tepat tanggal 10 November 2028, propinsi baru terwujud dengan pejabat gubernur Abdullah Hasan Karim yang merupakan Pegawai Kementrian Dalam Negeri yang mempunyai darah Minang dan Kerinci sampai Pemilukada November 2029. Pejabat bupatipun ditunjuk oleh Menteri dalam negeri berdasarkan rekomendasi perantau. 

Ibukota ditetapkan di Sungai Penuh dengan pusat ekonomi terbagi 3 yaitu Sungai penuh, Bangko dan Tapan. Sangat tertata rapi karena blue print yang jelas.