Masifnya gelombang petisi dan seruan moral dari kampus ke kampus, mengisyaratkan demokrasi tanah air tengah mengalami bencana serius. Akademisi bukanlah seorang awam, buzzer, apalagi dipandang sebagai elektoral politik. Mereka bukan pemburu kepentingan sesaat hanya karena aksi mereka bertepatan di musim pemilu, ketika nuansa politik amat sangat kental dengan tuduhan yang sifatnya tendensius.

Seorang akademisi sebagaimana dituturkan Hamid Awaludin (2024), adalah kaum intelek yang terbiasa dengan budaya akademik, budaya tesa antitesa sintesa sudah mendarah daging, maka tidaklah mungkin mereka bereaksi terburu-buru, apalagi asal-asalan tak berdasar. Meminjam istilah Kepala Pusat Studi Pancasila UGM Agus Wahyudi saat penyampaian Petisi Bulaksumur, petisi itu adalah akumulasi dari ketidakpuasan yang sudah terangkum sejak lama.

Jika mereka sudah bereaksi, itu artinya ada sebab yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dalam kapasitas mereka yang mengemban tanggung jawab moral dan intelektual sebagaimana yang diamanahkan negeri ini.

Bahasa Kasih

Rasanya seolah sulit bagi para pemangku kebijakan untuk menangkap bahasa kasih yang diutarakan para akademisi. Hanya karena emosi yang tengah dibuat meletup di musim politik, hingga dengan berani menuduh akademisi yang angkat bicara dengan sisi yang penuh prasangka. Mulai dari dikait-kaitkan dengan kesamaan narasi salah satu paslon, hingga yang lebih rancu adalah tuduhan yang seolah menarasikan para akademisi itu telah melanggar etik akademik karena gerakan yang sifatnya membuat panik kalangan masyarakat dan menjauhkan dari nuansa politik yang damai.

Sekali lagi, para akademisi tidak sedang berbicara kepentingan politik. Seruan mereka adalah manifestasi dari tanggung jawab moral yang diemban untuk memastikan keberlangsungan demokrasi on the track sebagaimana mestinya. 

Dan sangat disayangkan, nuansa politik selalu memicu pandangan yang keluar dari dasarnya, memandang sikap akademisi sebagai perlawanan, sulit menangkap bahasa kasih untuk kedaulatan berdemokrasi, dan selalu disambung-sambungkan dengan kepentingan politik yang tak pernah ada habisnya.

Suara Rakyat

Saat praktik yang menciderai etika demokrasi terasa begitu jelas dipraktikan penguasa hari ini, maka tak heran jika publik dibuat resah. Bukan hanya akademisi, tapi juga dari berbagai kalangan. Dan ketika akademisi sudah angkat bicara, maka suara mereka adalah suara yang berdasar dan berkapasitas mumpuni, aksi mereka mewakili apa yang menjadi keresahan publik yang tidak mengerti. Akademisi hadir menegaskan suara rakyat dengan mengantongi dasar moral dan orientasi kebenaran yang dianut. Mereka mewakili suara seluruh rakyat, saat rakyat biasa tak memahami suatu isu secara keilmuan dan intelek. Pada hakikatnya, baik rakyat awam maupun akademisi, cita-cita mereka sama, mengharapkan laju demokrasi dipraktikan dengan sebenar-benarnya, tidak menciderai apa yang menjadi etika politik, ataupun jatuh pada lubang hitam demokrasi seperti praktik KKN yang sangat melukai laju demokrasi di negeri ini.

Akademisi resah, lalu mereka bereaksi untuk menyuarakan, berharap negeri ini tidak sedang tuna etika seperti yang mereka khawatirkan. Berharap pemerintah tidak memahami kritik mereka sebagai keberpihakan politis, tetapi panggilan kemanusiaan selaku rakyat Indonesia, agar jangan sampai praktik demokrasi meresahkan, apalagi eksistensi demokrasi yang dibuat gamang, terancam panggung kekuasaan. 

Suara akademisi harus dilindungi, dan selayaknya negara memahami peringatan itu tanpa diksi politis, melainkan manifestasi tanggung jawab etik, peran mereka murni mengedukasi untuk menjaga marwah dan martabat demokrasi.

Jika akademisi sudah turun gunung, idealnya seluruh elemen masyarakat merenung, dan para pemangku kebijakan juga turut mengindahkan itikad baik mereka agar membenahi langkah-langkah yang menodai moral politik dan demokrasi sebagaimana dasar moral yang memanggil mereka beraksi.