Setelah berhasil mendapatkan Rekomendasi LAN yang menyatakan layak diangkat menjadi widyaiswara, kami harus melepas jabatan guru. Dengan demikian mulai Juli 2003, awal tahun pelajaran, saya sudah mulai nol jam mengajar. Tugas sebagai wakil kepala sekolah juga lepas. Walaupun saya masih bekerja dan berkantor di SMA Negeri 1 Wirosari. Saya masih menerima gaji sebagai guru. Ada perasaan kurang nyaman, tetap ke sekolah tetapi tidak mengajar. Kondisi seperti itu berlangsung selama tiga bulan.

Selama tiga bulan masa transisi itu, waktu terbanyak untuk mencari surat lolos butuh dari Bupati Grobogan. Selain itu juga sering diundang ke BPG/LPMP Jateng dan mulai dikirim mengikuti kegiatan diklat sebagai peserta. Seolah kaki saya saat itu berada di dua tempat, Semarang dan Wirosari.

Mencari surat lolos butuh ternyata bukan perkara mudah. Saat itu, tahun 2003, sedang dimulai era desentralisasi. Kami yang semula merupakan pegawai pusat telah dilimpahkan menjadi pegawai daerah. Sementara widyaiswara merupakan pegawai pusat. Agar bisa kembali menjadi pegawai pusat, beberapa pejabat harus saya temui. Semua itu saya lakukan demi mendapat Surat Keterangan Lolos Butuh.

Upaya mendapatkan surat itu, ternyata tidah mudah serta memerlukan waktu relatif lama. Ada tiga pintu yang mesti kami masuki yaitu, Kepala Sekolah, Kepala Dinas, dan Kepala BKD. Untungnya saya tidak sendiri, ada Sri Hartati, guru SMA Gubug yang juga menjadi calon widyaiswara BPG Jateng. Kami mengurus bersama saat di Kantor Dinas dan BKD.

Pintu pertama yang saya ketuk untuk mendapatkan surat lolos butuh adalah pintu Kepala Sekolah. Tidak terlalu sulit memperoleh surat pengantar untuk mendapatkan surat lolos butuh. Kepala Sekolah saya saat itu adalah Bapak Kardiyono. Ia justru sangat mendukung saya berkarier sebagai widyaiswara.

Pintu kedua adalah Kepala Dinas Pendidikan Grobogan. Perlu beberapa kali saya dan bu Sri Hartati mengetuk dari satu bagian ke ruang lainnya sampai ke meja Kepala Dinas. Setelah beberapa kali ke Kantor Dinas, dan menunggu serta menghadap beberapa pejabat, akhirnya kami mendapat surat persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan.

Pintu ketiga yang harus kami lewati adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Grobogan. Kami harus menunggu beberapa waktu, juga beberapa kali menanyakan perjalanan surat permohonan mendapat lolos butuh. Kebetulan ada teman kuliah, Saudara Parjan, yang menjadi pegawai di BKD yang selalu bisa saya tanya nasib surat saya. Pada akhirnya, saya bisa memperoleh Surat Keterangan Lolos Butuh yang amat saya butuhkan itu.

Lengkap sudah persyaratan administrasi dan tahapan seleksi menuju widyaiswara. Segala berkas saya serahkan kepada BPG untuk di proses. Tidak lama kemudian alih tugas, pemindahan gaji, dan penetapan menjadi widyaiswara selesai di bulan Oktober 2003.