Penghujung tahun gantinya Presiden Indonesia yang akan dilaksanakan di Pilpres 2019, bisa jadi merupakan titik tolak akselerasi berbagai perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah.

Mengambil contoh angka pertumbuhan ekonomi 23,5 persen yang pernah disampaikan salah satu tokoh pemimpin daerah (Bupati Blora) Djoko Nugroho, 30 Oktober 2017 di Halaman Setda Kabupaten Blora merupakan sebuah capaian yang perlu dipertahankan untuk menjamin kontinuitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi akan jauh lebih berdampak panjang jika ada orientasi yang kuat untuk menciptakan pemerataan ekonomi. Pertumbuhan tanpa pemerataan hanya akan menciptakan kesenjangan sosial yang merupakan faktor pendorong timbulnya disintegrasi sosial.

Pemerataan ekonomi harus dimaknai sebagai pemerataan kesempatan kepada masyarakat secara luas untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Kemampuan partisipasi hanya akan tercapai jika masyarakat berdaya untuk mencukupi kebutuhan sendiri dengan kemampuan daya beli yang kuat, mandiri dan tidak mudah terdegradasi oleh ketidakstabilan ekonomi.

Pada titik inilah pertumbuhan dan pemerataan ekonomi bersinggungan dengan pentingnya perbaikan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM oleh United Nation Development Program (UNDP) didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk dalam menikmati dan terlibat dalam proses pembangunan.

IPM juga dijadikan indikator untuk mengukur kinerja sekaligus mengevaluasi proses pembangunan sumber daya manusia. Ada tiga aspek pembangunan yang paling mendasar yakni longevity atau umur panjang, knowledge atau pengetahuan dan decent living standard atau standar hidup layak.

Dengan demikian perbaikan IPM bersinggungan dengan konsep pemerataan ekonomi. Artinya pemerataan ekonomi diarahkan pada indikator-indikator yang ada dalam IPM terutama pada bidang pendidikan dan pembentukan pusat-pusat ekonomi baru berbasis potensi sumber daya lokal.

Selain itu perlu dipikirkan pula bagaimana perbaikan sektor pertanian yang merupakan profesi mayoritas masyarakat khususnya di Jawa Tengah. Dalam bidang pendidikan, rata-rata masyarakat Jawa Tengah mengentalnya selama enam tahun dan angka harapan mengenyam pendidikan selama sebelas tahun.

Angka enam tahun sebagai rata-rata lamanya mengenyam pendidikan jika dikorelasikan dengan keberdayaan dan partisipasi dalam pemerataan hasil pembangunan tentu tidak menggembirakan. Angka tersebut menunjukkan rendahnya potensi kualitas angkatan kerja yang tersedia karena rendahnya bekal pendidikan yang dienyamnya. Ini berpotensi pada penumpukan angka lapangan kerja sebagai petani, buruh tani dan buruh.

Tentu saja, ketiga profesi tersebut menjadi lapisan masyarakat yang paling rentan terperosok dalam kemiskinan dan turunan permasalahan sosial lainnya.

Salah satu intervensi yang dapat dilakukan adalah dengan menciptakan kawasan kawasan mikro pertumbuhan ekonomi baru untuk menyerap sebagian tenaga kerjanya kedalam sektor informal sehingga tidak terjebak dalam siklus kemiskinan masyarakat petani.

Pasar desa, industri rumah tangga, ekonomi informal dan bentuk-bentuk ekonomi kreatif dengan skala mikro merupakan alternatif yang mungkin dikembangkan di desa-desa sebelum one village one product mampu diwujudkan.

Semakin banyak muncul kawasan-kawasan mikro ekonomi baru maka geliat pertumbuhan ekonomi dapat bermetamirfosis menjadi pemerataan ekonomi secara berdaya dan bermartabat. Kita tentu tidak menginginkan pemerataan itu bersifat karitatif dalam bentuk santunan demi santunan, subsidi demi subsidi.

Oleh : Ahmad Adirin, Wirausaha Jasa Servis Elektronik Blora