Pers; Public Watch Dog

Oleh; Sriyanto

Ada fenomena menarik akhir pekan ini. Para menteri kabinet kerja, tampil di media untuk mengkomunikasikan secara terbuka program pemerintah. Seperti tadi malam, saya melihat Mentri BUMN Erick Thohir memberikan kuliah umum acara hari ultah media Indonesia dengan tema “ Misi untuk Indonesia Maju”. Memaparkan bagaimana kebijakan pemerintah dibuat.

Hari sebelumnya saya juga melihat, Pak Mahfud (Menkopolhukam) dan Pak Luhut tampil di mata Najwa Trans7. Diserang bertubi-tubi pertanyaan secara terbuka, blak-blakan keduanya menjawab pertanyaan publik terkait politik dan hukum. Bagi saya, ada dampak positifnya, minimal dapat informasi yang cukup terkait peristiwa terkini yang terjadi.

Disaat yang sama, pada acara satu forum di TV kompas, Jubir Presiden Fadjrul Rohman juga menyampaikan proses pembuatan Undang-undang Omnibus Law yang saat ini kaum buruh demo menolak kebijakan itu. Termasuk pada acara ILC yang dipimpin Karni Ilyas sering membahas isu yang sensitif, yang dihadiri pejabat yang berwenang. Misalnya beberapa hari lalu, hadir plt dirjen imigrasi, pempred tempo memberikan secara detail kasus korupsi menimpa Harun Masiku yang menyeret partai politik.

Saya kira patut diapresiasi, media atau Pers yang berhasil mendatangkan pajabat negara untuk diskusi dan menjawab pertanyaan publik secara gamblang.

Paling tidak masyarakat mengetahui arah kebijakan pemerintah. Harapannya Pers bisa menjadi mediator antara pemerintah dan rakyat. Sekaligus kontrol, biar tidak terjadi kebuntuan informasi demi kepentingan umum.

Meminjam istilah Mochtar Lubis, Pers bisa berfungsi sebagai penjaga kepentingan umum (public watch dog). Artinya Pers bisa melawan setiap penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, pemerintahan yang otoriter, kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.

Diruang demokrasi saat ini, sekiranya Pers menjadi pilar demokrasi terus mengkontrol kebijakan pemerintah. Dan tidak perlu takut dengan tekanan ‘lawan’. Pers harus menjadi garda didepan memberikan informasi yang akurat demi kepentingan rakyat.

Apabila ada Pers mengkhianati fungsinya, bisa jadi publik akan menghukumya. Waallahualam bishowab...

Surabaya, 31 Januari 2020