Munculnya peraturan maksimal belanja pegawai dari dana bos tentu saja menggembirakan bagi pendidik tidak tetap, honorer, sukwan atau istilah llainnya. Kalau sudah menjadikan keputusan semoga kebijakan ini benar-benar bisa terealisasi.

Permasalahanpun sepertinya mulai muncul, dari aturan belanja maksimal 50% tersebut diisyaratkan mengarah kepada pendidik dengan tiga syarat utama. Tiga syarat tersebut meliputi :1. Guru tersebut tercatat pada dapodikdasmen, 2. Memiliki nuptk, 3. Berpendidikan s1. Lalu bagaimana dengan honorer yang belum tercatat di dapodik, belum s1, atau bahkan belum memiliki nuptk. Patut ditunggu kebijakannya.