Bagaimanakah menyikapi sebuah statement yang kontroversi? Adakah ruang untuk menerima klarifikasi setelah kontroversi itu terjadi? Apa standar dari penilaian terhadap sebuah pernyataan yang dapat dikategorikan sebagai kontroversi? Bagaimanakah sebaiknya sikap kita terhadap kontroversi tersebut?

Mari kita belajar dari berita yang sedang hangat dibicarakan di tengah masyarakat, tentang pernyataan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi pada Rabu (12 Februari 2020) yang menyatakan bahwa “Agama menjadi musuh terbesar Pancasila.” Pernyataan sontak menjadi trending topic di lini massa. Pernyataan Yudian Wahyudi tersebut, seolah melanjutkan tongkat estafet kontroversi pernyataan pejabat publik yang tidak jarang menimbulkan reaksi emosional, cibiran bahkan protes dari berbagai kalangan.

Menimbulkan keingintahuan seseorang melalui pernyataan atau judul – judul memiliki tendensi tertentu dapat ditemukan dalam aspek apapun. Seperti youtube mengenal istilah “clickbait.” Meminjam istilah dari youtube, apakah “clickbait” ini akan menjadi trend di kalangan pejabat publik? Apakah itu diperlukan?

Mari melihat kembali kepada mentalitas bangsa Indonesia. Salah satu yang paling Nampak adalah sikap reaktif, keingintahuan yang besar terhadap fenomena yang sedang marak terjadi di tengah – tengah masyarakat. Mari kita berkaca pada peristiwa seperti; berapa banyak orang yang cenderung berkerumun saat terjadi peristiwa kebakaran daripada yang berperan untuk membantu mengatasi kebakaran itu sendiri. Dalam sosial media seperti link berita yang terdapat dalam instagram, akan ditemui orang – orang yang dengan mudah memberikan pandangan, cenderung penghakiman yang terkadang juga tidak sepenuhnya benar.

Kembali ke awal, lalu bagaimana menyikapi statement kontroversi? Yang perlu dilakukan adalah melakukan pengecekan ulang atau second opinion. Berikutnya adalah menahan diri dari sikap – sikap reaktif. Misal, kita kembali menggunakan contoh pernyataan kepala BPIP, ketika pernyataan kontroversi itu muncul, sebaiknya kita melihat itu sebagai hal yang penting namun tidak dibesar – besarkan secara emosional. Nyatanya kita masih memiliki pejabat publik yang sejalan dengan pemikiran kita dan memiliki kecenderungan untuk di dengar saat mereaksi pernyataan tersebut. Lihat bagaimana MUI, beberapa petinggi partai politik dan komunitas masyarakat lainnya mempertanyakan maksud dari statement Yudian Wahyudi ini.

Ketika kita termasuk kepada orang yang memiliki kecenderungan untuk bersikap reaktif, sebaiknya kita juga memberikan ruang untuk adanya klarifikasi. Hal ini lebih kepada tendensi untuk menyelesaikan masalah ini sendiri bukan kepada kepentingan mempertahankan ego. Karena intinya agar tidak berlarut – larut pada kesalahpahaman dan kelak memiliki potensi disintegrasi.

Lalu, standar apa yang digunakan untuk menilai suatu hal tersebut merupakan kontroversi atau bukan? Berbicara kontroversi erat kaitannya dengan kepercayaan tentang nilai yang dianggap pantas di masyarakat. Kepantasan ini tentunya berkembang dengan berbagai faktor, seperti pandangan di lingkungan masyarakat tempat tinggal/ lingkungan sosialisasi dan tingkat pendidikan. Sebagai manusia, nilai itu merupakan hal yang wajar. Menjadi sebuah kebaikan apabila ketidakcocokkan kondisi kenyataan/ isu yang berkembang dengan nilai disikapi dengan sikap yang bijaksana. Jangan sampai menjadi manusia yang menganggap menganut nilai “paling benar” di tengah masyarakat.

Sekarang, Yudian Wahyudi telah memberikan klarifikasinya. Tentunya, apapun konten klarifikasinya itu lebih baik daripada membiarkannya menjadi isu liar yang multitafsir di tengah masyarakat. Klarifikasi yang dilakukan Yudian Wahyudi patut diapresasi, karena beliau masih memiliki itikad baik untuk memberi penjelasan dan meredakan perbedaan persepsi masyarakat. Karena tentunya BPIP, Yudian Wahyudi merupakan representasi dari itikad baik pemimpin negara dalam memelihara ideologi Pancasila di tengah masyarakat yang beragam dan di perkembangan zaman yang semakin kompleks.

Pondok Pinang

08.58 AM