Program Guru Penggerak atau GP,saat ini memang sedang getol dilakukan oleh pemerintah. Program GP menjadi salah satu program guna menyukseskan merdeka belajar. Tak pelak,banyak guru baik negeri maupun swasta yang mendafar sebagi CGP maupun pengajar praktik (PP). Di berbagai daerah program ini menuai berbagai respon. Baik pro maupun kontra menjadi fenomena yang menarik untuk diulas. Iming-iming menjadi kepala sekolah, dan pengawas, ternyata mampu menyihir sebagian guru mengikuti program CGP tersebut.

Iming-iming tersebut diperkuat dengan rencana Kemendikbud membuat aturan atau regulasi pengangkatan kepala sekolah yang bisa dilakukakan oleh pemerintah daerah. Pemda bisa mengangkat dan melantik kepala sekolah dari para lulusan GP. Bahkan bukan hanya menjadi kepala sekolah, para lulusan GP juga diberi kesempatan mengikuti uji kompetensi pengawas. Alih jabatan ini tentu menjadi magnet bagi guru.

Program ini pasti punya niatan baik, yaitu guna menciptakan ekosistem pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siswa harus diopeni dan dididik dengan menggali potensi siswa. Guru penggerak inilah yang diyakini akan mampu membawa perubahan metode pembalajaran. Ironisnya, saat banyak guru mengikuti tahapan GP, ada yang abai terhadap tugas utamanya yaitu mengajar. Misalnya kelas ditinggalkan saat jam mengajar dengan dalih ada zoom , menyelesaikan tugas, pendampingan PP dan sebagainya. Apapun itu, tentu memprihatinkan saat siswa diabaikan. Meski tentu sudah diatur tugas siswa pada saat itu.

Lantas setelah guru lulus GP dan bersertifikat bukannya mempraktikkan ilmu selama diklat GP, yang terjadi malah mereka berlomba-lomba ikut seleksi berikutnya, entah menjadi Pengajar prkatik maupun menjadi kepala sekolah, dan pengawas. Jika seorang guru lulus,kemudian diangkat jadi kepala seklah atau pengawas, kapan guru ini akan menggerakkan pembelajaran di kelasnya?Yang dikejar justru capaian menjadi kepala sekolah dan pengawas.

Perlu sekali PG dikemas dalam program yang komprehensif sehingga tanpa mengabaikan tugas pokok mengajar di kelas. Kesibukan di akhir pekan dan berbagai penyelesaian modul, serta zoom meet, kadang di lapangan mengabaikan tugas mengajarnya. Orientasi ikut GP sudah meleset dari tujuan mulia GP itu sendiri. Sebaiknya guru GP, jangan langsung diorientasikan menjadi kepala sekolah dan sejenisnya, tapi beri mereka 2 tahun 3 tahun untuk menggerakkan di sekolah maupun di berbagai komunitas belajarnya. Baru dievaluasi oleh pemerintah atau dinas. Bagi yang layak, tentu bisa diangkat. Wallahu'alam bishowab. Salam Merdeka Belajar.