Sebelum langsung melihat Partai Politik (Parpol) di Malaysia terutama melalui media televisi, sering diasumsikan bahwa kebebasan dan pertarungan parpol tidak sekeras dan sealot di Indonesia. Seakan-akan persaingan parpol di negeri jiran ini hanya sekedar memenuhi tuntutan konstitusi Negara yang bersifat Kerajaan. Gambaran ketat bahwa parpol sebagai salah satu instrument dalam negara hanya sebatas formalitas. Namun setelah melihat langsung persaingan parpol di Malaysia, ternyata profil parpol di Malaysia sungguh menarik diulas.

Secara umum parpol di Malaysia memang cukup menarik dikaji mengingat bahwa parpol yang ada merupakan akomodasi dari kepentingan suku yang mendominasi, antara lain UMNO suku Melayu, MCA suku Tionghoa (China) dan MIC suku India. Parpol yang bercirikan kesukuan ini menjadi ciri utama dalam pertarungan kepentingan masing-masing suku atau perkauman. Dalam sistem seperti ini, ternyata muncul juga partai yang bercirikan agama seperti PAS yang berpusat di Kelantan, di samping partai yang bercirikan nasional seperti Partai Keadilan Rakyat (PKR) yang dipimpin Dato’ Dr. Anwar Ibrahim.

Deskripsi ini tentu dapat menjadi informasi bahwa corak parpol di Malaysia memang beragam dan memiliki ciri tersendiri. Fakta bahwa parpol memiliki ciri tersendiri ini adalah dengan berdirinya parpol UMNO sebagai milik kaum Melayu, MCA sebagai milik kaum Tionghoa dan MIC adalah milik kaum India. Keunikan ini tentunya dilatarbelakangi oleh sejarah terbentuknya Negara Malaysia yang bersifat kerajaan. Sejarah bahwa isu perkauman memang sangat terasa di negeri semenanjung ini.

Hal yang menjadi isu kali ini adalah bahwa persaingan untuk tetap eksis sebagai parpol di masing-masing interest group ini memperlihat begitu kerasnya persaingan terutama dalam hal kekuasaan. Ciri sebagai pihak penguasa dan oposisi begitu jelas memperlihatkan adanya benang merah. Benang merah tersebut memperlihatkan bahwa panggung politik Malaysia telah berada pada garis format politik yang ideal secara teoritis. Berbeda dibandingkan dengan Indonesia. Garis pihak penguasa atau pemerintah tidak membuat benang merah yang jelas karena satu saat dan sering dipraktekkan dengan hanya demi kepentingan kelompok dan partai sendiri. Secara kasat mata dapat dinilai secara objektif bahwa format partai di Malaysia telah mengikuti teori politik yang ada.

Idealisme Parpol

Satu hal yang harus diingat bahwa suatu partai itu berdiri adalah karena adanya idealism yang dibangun oleh para pendiri partai yang biasanya didasari oleh adanya kepentingan rakyat yang harus diakomodir. Idealisme partai berarti adalah idealisme rakyat. Kepentingan rakyat diakumulasi ke dalam idealisme partai. Dan ini muncul ketika akan dilakukannya program-program partai apakah sebagai pihak penguasa atau pemerintah atau pihak opoisis. Memang didunia ini dijumpai ada format tidak dijumpainya pihak oposisi seperti di Negeri Tirai Bambu, China. Tentu ini persoalan lain karena China adalah Negara Komunis. Tapi untuk Negara-negara di luar Negara Komunis maka pihak oposisi dalam tata politik Negara tersebut akan dijumpai. Bahkan ikut mengambil peranan yang sangat kuat.

Dalam konteks inilah kita melihat bahwa Negara Malaysia walaupun mempunyai sistem demokrasi yang bersifat kerajaan ternyata menganut secara kuat sistem oposisi tersebut. Bahkan mereka mempraktekkannya dengan baik. Hal ini terlihat jelas ketika kita melihat komposisi orang-orang yang ada di kabinet pemerintahan. Pihak oposisi tidak satupun ikut dalam mengisi lowongan tersebut. Kalaupun ada kans, biasanya pihak oposisi mengambil sikap keras tanpa deal-deal politik demi kepentingan sesaat. Memang ada beberapa oknum yang membentuk partai baru, seperti Anwar Ibrahim yang awalnya berada di partai UMNO akhirnya membelot dan mendirikan partai baru, yakni Partai Keadilan Rakyat (PKR). Namun, ketika telah menjadi oposisi, maka praktek idealisme partai menjadi kekuatan utama untuk melakukan deal-deal politik untuk kekuasaan.

Tampilan bahwa partai memiliki idealisme kuat kepada kepentingan rakyat adalah ketika tampilnya anggota parlemen untuk menyuarakan daerah tempat dia diberi mandat, secara lugas dan tegas di ruangan dewan menyuarakan aspirasi rakyat yang diwakilinya. Penulis satu saat melihat ada anggota parlemen bersuara lantang di hadapan sidang parlemen untuk meminta menteri yang dipanggil ketika ada satu program pembentangan seorang menteri, untuk memperhatikan dan melihat secara langsung aspirasi dan keluhan warga tempat sang anggota parlemen diutus. Dan biasanya keluhan sang anggota parlemen tersebut akan ditindaklanjuti secara cepat. Sebagai contoh, bila ada jalan yang rusak di suatu daerah atau wilayah, anggota parlemen bukan hanya di ruangan dewan, namun biasanya mengekspos keadaan tersebut melalui media elektronik, seperti televise.

Tampilan ini jelas menunjukkan bahwa ternyata idealisme partai benar-benar ada dan dapat diwujudkan demi mengakomodir kepentingan konstituennya. Sehingga format parpol yang secara teori menjadi wadah aspirasi rakyat, benar-benar menjadi suatu kenyataan. Tidak hanya sebatas wacana dan diskursus semata. Persoalan idealisme partai menurut hemat penulis perlu dipertanyakan jika melihat kondisi parpol yang hari ini nota bene hanya mengusung kepentingan sesaat bagi kelompok dan individu. Proses ini tentunya, wajar jika dikaitkan dengan beragamnya intrik-intrik politik yang memang ada dalam ranah politik.

Namun, patut disayangkan bahwa proses berdemokrasi seperti ini akan merusak filosofi suatu partai, yang nyata-nyata lahir dari adanya kepentingan rakyat banyak. Proses “matinya” idealisme kepada rakyat banyak tentu sangat berbahaya.

Pertarungan Keras

Setelah beberapa tahun berada di Malaysia, penulis mendapat gambaran secara umum bahwa ternyata pertarungan politik di negeri jiran sungguh keras. Bukan hanya mengambil korban seperti Anwar Ibrahim, yang sampai sekarang tetap hangat diisukan berbuat amoral. Namun contoh lain banyak berbicara. Suatu kali, saya pernah dikejutkan dengan ketika melihat di salah satu situs di internet – ketika itu beberapa teman yang juga mahasiswa Ph.D University of Malaya (UM) berada di ruang kerja penulis – yakni You Tube, mengklick pidato Anwar Ibrahim yang secara terang-terangan dengan suara lantang dan keras menuding Perdana Menteri Malaysia sekarang ini dan beberapa menteri kabinetnya tidak becus mengurus negara. Durasi pidato tersebut relatif cukup panjang ada sampai 15 menit. Penulis pernah berdiskusi dengan beberapa teman yang juga mengambil Ph.D bidang Politik di UM bahwa politisi di Malaysia secara terang-terangan mempunyai pola menyerang lawan politik langsung ke pribadi oknum bersangkutan tanpa tedeng aling-aling. Sedangkan untuk Indonesia, agak lebih kepada program lawan politik bersangkutan.

Nah, ternyata teknologi informasi dijadikan salah satu media ampuh untuk membentuk dan mempengaruhi opini massa karena di negeri P. Ramlee ini media memang sangat dikontrol ketat. Akan tetapi, para politisi menggunakan media canggih ini untuk menyebarluaskan ide, pemikiran dan kritiknya. Bahkan trend blog-blog pribadi menjadi media ampuh para partai atau politisi untuk berkomunikasi dengan audiennya. Apakah untuk politisi Indonesia seperti ini? Tentu memang berbeda, karena kebebasan menyuarakan suara juga berbeda.

Namun perlu digarisbawahi bahwa memang anggota parlemen dan politisi di Malaysia rata-rata mempunyai pendidikan formal lebih baik. Mereka mempunyai pengetahuan dan kemampuan akademik yang baik, bila penulis bandingkan dengan politisi atau anggota parlemen kita. Hal ini tentu menjadi titik nadir bahwa wajar memang karakter anggota parlemen dan politisi Malaysia relatif lebih bagus dan punya idealisme kuat.

Di samping itu, pertarungan keras juga dapat secara kasat mata dilihat jika kita jeli melihat dan cermat ketika akan melewati plang-plang projek di seputaran Malaysia. Ketika masa kampanye, wajar jika janji-janji partai dikedepankan, namun ketika sudah terbentuk pemerintahan baru, tentu program negara menjadi prioritas utama. Untuk kasus Malaysia, penulis melihat bahwa setiap ada plang-plang projek pembangunan, apakah itu jalan, bangunan dan sebagainya, maka papan nama projek akan dihiasi pencantuman nama “Barisan Nasional”.

Pola-pola seperti ini membuktikan bahwa eksistensi suatu penguasa memang betul-betul dibakukan untuk memperlihatkan kepada publik bahwa yang membangun projek-projek publik di Malaysia hanya dilakukan oleh Barisan Nasional semata, padahal segenap komponen bangsa apatah itu partai lain juga ikut terlibat didalamnya. Untuk kasus seperti ini, tidak dijumpai di negara kita. Proses pendewasaan seperti Indonesia tentu dapat menjadi contoh.

Namun semua itu merupakan gambaran betapa kerasnya pertarungan partai yang nyata-nyata mempunyai idealisme relatif cukup tinggi dan kuat bila dibandingkan dengan kondisi di Indonesia.

Budaya Malu

Ada satu yang dapat diambil dari sisi positif dari sikap politisi di Malaysia, yakni masih dijunjung tingginya budaya malu jika tersangkut dengan kasus tertentu. Beberapa kali penulis melihat tampilan budaya malu masih menjadi ciri khas politisi di Malaysia, seperti kasus anggota parlemen yang diisukan berpakaian tidak senonoh yang beredar di internet. Kemudian isu itu merebak kemana-mana. Lantas atas desakan keras lawan politik dan karena idealisme kuat, maka secara spontan anggota parlemen tersebut langsung mengundurkan diri dari jabatannya. Padahal kalau dilihat foto yang diisukan tersebut – penulis melihat langsung di salah satu situs – menurut penulis tidak vulgar seperti kasus anggota parlemen kita yang juga diisukan berbuat tidak senonoh, yang juga beredar di internet. Hanya sebatas memakai pakaian tidur. Memang kejadian itu seperti ada yang direkaya pihak lawan politik si oknum tersebut.

Juga kita lihat ketika Abdullah Ahmad Badawi sudah merasa tidak mampu lagi memimpin kabinetnya, maka secara ikhlas dan rendah hati memberikan tampuk kekuasaan kepada wakilnya. Proses peralihan kepemipinan di Malaysia juga cukup menarik untuk dijadikan pelajaran bagi kita, yang sering menyatakan sebagai Negara demokrasi. Penulis teringat kepada satu isi ceramah Mantan Perdana Menteri Malaysia, yaitu Dr. Mahatir Muhammad – dalam acara “Leadership Talk Show 2010” yang diadakan Persatuan Pelajar Indonesia se-Malaysia (PPIM) di Kedubes RI – bahwa “Demokrasi itu bisa saja ada di negara yang bersifat kerajaan atau bukan kerajaan. Tergantung persfektif negara masing-masing. Sebab ternyata bahwa demokrasi itu berbeda-beda di masing-masing negara”. Bahkan Amerika Serikat pun menurut beliau juga tidak demokratis, dengan seenaknya menginvasi negara yang memang berdaulat penuh dengan alasan yang tidak masuk akal, seperti Afganistan dan Irak.

Penutup

Di awal telah disebutkan bahwa ternyata pertarungan keras tengah melanda area parpol yang ada di negeri jiran kita. Padahal jika kita amati dari jauh, sepertinya nuansa pertarungan parpol kalah jauh dibandingkan dengan Indonesia. Namun jika ditelusuri lebih mendalam, ternyata mereka mempunyai nuansa pertarungan relatif jauh lebih keras dibandingkan kita. Bahkan area pertarungan juga merambah dunia kampus – yang penulis alami sendiri.

Beberapa waktu yang lalu ada pemilihan wakil-wakil mahasiswa – kalau di Indonesia terkenal dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) atau Pemerintahan Mahasisa (PEMA) – di University of Malaya. Karena kerasnya persaingan, diakibatkan ikutnya parpol masuk kampus, ditemukan adanya potongan daging babi di dalam mushalla kampus. Isu ini merebak diseputaran UM melalui mailis yang banyak bertebaran. Suasana kampus begitu mencekam karena orang atau kenderaan keluar masuk diperiksa sangat ketat, dan pintu masuk kampus dibuka hanya waktu tertentu saja. Bahkan kampus diisukan telah disusupi intel-intel negara.

Juga ketika penulis ada menghadiri pertemuan dalam rangka wisuda, diadakan diskusi panel diruangan terbuka tentang pergerakan mahasiswa yang pembicaranya para aktifitas yang masih kuliah maupun yang telah tamat. Pada diskusi itu, juga ada tampil salah seorang dosen yang dengan kritis mengupas aktifitis yang ada di Malaysia dan Indonesia. Di tengah-tengah acara diskusi, terdengar suara letusan. Pada waktu itu penulis didampingi rekan mahasiswa dari Malaysia. Ternyata rekan mahasiswa tersebut berucap bahwa memang jika ada acara yang melibatkan para aktifis kampus terutamanya, maka biasanya telah ada intel-intel Negara di sekeliling tempat acara.

Dari peristiwa tersebut menunjukkan bahwa memang kondisi pertarungan pada ranah politik walaupun tidak sebebas di Indonsia, menunjukkan tingkat yang lebih keras. Hal ini karena memang kebebasan mengeluarkan pendapat dibatasi. Tapi peristiwa ranah politik Malaysia yang khas tentu dapat menjadi renungan dan diskusi yang menarik untuk dianalisa secara lebih mendalam dan luas.

Penulis adalah Antropolog USU dan Pernah Tinggal di Kuala Lumpur Malaysia.