Presiden Joko Widodo membatalkan Permen No. 23 Tahun 2017 yang dibuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengenai kebijakan sekolah lima hari atau full day school. Jokowi nantinya akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang berisi aspirasi masyarakat mengenai kebijakan lima hari sekolah tersebut. Hal itu disampaikan Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin dalam jumpa pers bersama Mendikbud Muhadjir Effendy, usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan hari ini. (https://kumparan.com/ananda-wardhiati-teresia/jokowi-batalkan-permendikbud-full-day-school-diganti-perpres) Mengapa harus diganti? Belum juga terlaksana. Bukankah sekolah boleh memilih, seperti yang tercantum pada pasal 10 Permendikbud nomor 23 tahun 2017. Bukankah di Ponpes sudah terbiasa full day school? Bahkan mulai dini hari sampai malam. Mulai pembiasaan sholat tahajud, sholat subuh berjamaah, ceramah agama, nderes Al Qur'an, merapikan tempat tidur, menyiapkan sarapan, menyiapkan tempat belajar, lalu belajar ilmu umum (akademik). Usai sekolah istirahat sebentar dilanjut dengan sekolah di Madrasah Diniyah yang fokus pada pelajaran Agama. Malam hari, ba'da Isya' masih ada kegiatan belajar bersama, mengerjakan PR dan lain-lain. Di beberapa daerah anak sudah terbiasa, usai sekolah umum pagi hari pukul 07.00 sampai dengan pukul 12.00, dilanjut dengan sekolah di Madrasah Diniyah pukul 14.00 sampai dengan pukul 16.00. Usai sholat Maghrib mereka masih harus ngaji ke langgar/TPQ. Bukankah ini sudah full day school? Bahkan di wilayah Kabupaten Pasuruan diperkuat dengan adanya Peraturan Bupati No 21 tahun 2016 tentang wajib Madin. Mengapa harus heboh? Bisa jadi 5 hari sekolah lebih efektif untuk sekolah tertentu. Dan setelah saya baca berulang-ulang tidak ada kalimat yang mewajibkan semua sekolah harus menerapkan 5 hari sekolah. Inilah Indonesia. Perlu pembuktian dulu dengan hasil yang nyata sebelum inovasi diterima dan diterapkan ramai-ramai. Sering kali sebuah inovasi dipatahkan sebelum terlaksana. Dipandang aneh dan mustahil. Bhineka tunggal Ika hanya semboyan tanpa makna. Warga Indonesia terutama pendidik belum siap untuk berbeda. Kebijakan dipukul rata, lupa bahwa anak adalah individu yang unik, dengan irama perkembangan yang berbeda dan membutuhkan waktu yang beragam untuk mencapai tingkat kematangan anak. Sistem klasikal hanya cocok untuk mereka yang kemampuannya rata-rata. Anak-anak yang lambat belajar atau kemampuannya di atas rata-rata jelas tidak terlayani secara maksimal. Sudah saatnya anak didik ditempatkan sebagai subyek pendidikan, bukan sebagai obyek semata Pembelajaran partisipatif, berbasis bakat dan minat, dengan alokasi waktu yang beragam akan menghasilkan lulusan yang luar biasa. Variasi pembelajaran di pondok pesantren, di sekolah umum dan homeschooling perlu dipadukan. Tri pusat pendidikan wajib berperan aktif. Keluarga sebagai sekolah yang pertama, sekolah dan masyarakat perlu bergandeng tangan dan peduli untuk mencapai tujuan pendidikan yang tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional. Sudah saatnya Pemerintah memberi peluang dan kebebasan kepada lembaga satuan pendidikan untuk menggali potensi dan menumbuh kembangkan bakat dan minat anak didik dengan cara-cara yang beragam sesuai visi dan misi sekolah. Merujuk pada kebutuhan dunia kerja dan masyarakat (Mulok). Penguatan karakter dan spiritual jelas diperlukan untuk menyiapkan insan yang bertakwa dan berbudi luhur. Mencintai tanah airnya dan rela berkorban demi nusa dan bangsanya. Saya lulus SPG tahun 1983, sukwan, diangkat menjadi PNS sejak tahun 1985 dan hampir pensiun, belum merasakan makna merdeka yang sesungguhnya saat harus mendesain pembelajaran dan menilai kemampuan anak-anak. Berbagai kebijakan mengikat dan membatasi langkah saya selaku PNS yang wajib taat pada setiap kebijakan. Kreatifitas terpangkas sementara di sisi lain guru wajib kreatif dan inovatif. Tapi guru tetap seorang dalang. Inilah asyiknya...! Tetap semangat....!