Menyoal Program KJP di DKI Jakarta

Oleh Akhmad Ubedi

#Tagur hari ke-131

Salah satu cara untuk meningkatkan kualitias sumber daya manusia yaitu melalui pendidikan. Akan tetapi, kenyataannya masih banyak anak yang belum menikmati pendidikan karena faktor ketidakmampuan keluarga dalam membiayai sekolah anaknya. Kesempatan menikmati pendidikan belum menjangkau anak-anak dari keluarga prasejahtera ini.

Oleh karena itu, peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat diharapkan dalam menanggulangi hal ini. Salah satunya dengan membebaskan biaya sekolah. Akan tetapi, belum cukup dengan membebaskan biaya sekolah. Anak memerlukan biaya untuk kebutuhan belajar. Mereka memerlukan biaya membeli buku, seragam sekolah, sepatu, dan kebutuhan belajar lainnya.

Menanggapi kondisi yang demikian pemerintah DKI Jakarta cepat merespon dengan melaksanakan program KJP Plus kepada siswa dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Program ini merupakan program yang sangat strategis bagi siswa dari keluarga tidak mampu. Program ini merupakan usaha Pemprov DKI membantu masyarakat dalam program pendidikan 12 tahun. Sekaligus memperbaiki kualitas perekonomian masyarakat karena anaknya dapat sekolah sampai tingkat SMA bahkan perguruan tinggi. Program KJP akan memutus rantai putus sekolah dan kemiskinan di Jakarta.

Namun, dalam implementasinya pemberian dana KJP kepada siswa belum berjalan sesuai harapan. Bahkan, bisa dikatakan tidak tepat sasaran. Apa penyebabnya.

1. Program KJP yang digagas Pemda DKI Jakarta untuk memberikan kesempatan kepada seluruh anak usia sekolah menikmati pendidikan belum sejalan dengan perilaku siswa dalam proses pembelajaran. Sikap dan perilaku siswa dalam belajar belum mencerminkan siswa yang menerima KJP (Kartu Jakarta Pintar). Seharusnya siswa dapat serius dalam belajar karena sudah dibiayai oleh pemerintah daerah.

2. Peran orang tua belum sepenuhnya mendukung program ini dengan baik. Orang tua beranggapan pemberian KJP sekadar menerima dana cuma-cuma tanpa diimbangi kepeduliannya terhadap proses belajar anak. Yang diributkan para orang tua adalah apakah dana sudah cair atau belum. Sementara apakah anaknya belajar dengan serius atau tidak, itu persoalan lain.

3. Sekolah juga belum berperan aktif terhadap anak yang menerima KJP ini dengan baik. Sekolah tidak pernah mengevaluasi siswanya yang menerima dana KJP ini dengan perilaku dan prestasi belajar anak. Siswa seakan hanya dibiarkan tanpa perlu memberikan sanksi bagi siswa penerima KJP yang tidak dapat berperilaku baik di sekolah. Bahkan, keikutsertaan dalam belajar apakah rajin atau tidak sama saja. Apalagi, sistem KKM yang diberlakukan di sekolah makin tidak memberikan dampak positif bagi siswa penerima KJP yang sesukanya dalam belajar.

4. Pemda juga ikut andil kegagalan program ini. Pemda hanya menunggu laporan dari sekolah tanpa mngecek langsung data masyarakat yang harus menerima KJP. Padahal, dari tahun ke tahun penerima KJP semakin tinggi bukan malah menurun.

Mulailah selektif dalam pemberian program ini agar tujuan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan memutus rantai kemiskinan dapat berjalan sesuai harapan.

Bogor, 11052021