T. 408

Di tengah upaya meningkatkan mutu pendidikan, tes kemampuan akademik masih menjadi instrumen yang paling sering digunakan untuk mengukur capaian belajar siswa. Mulai dari ulangan harian hingga asesmen berskala nasional, semuanya bertumpu pada satu asumsi dasar: kemampuan akademik dapat direpresentasikan melalui angka. Namun, benarkah tes tersebut mampu menggambarkan potret utuh kualitas peserta didik?

Tes kemampuan akademik pada dasarnya memiliki peran penting. Ia membantu guru memetakan pemahaman siswa, mengidentifikasi kesenjangan belajar, serta menjadi dasar dalam merancang tindak lanjut pembelajaran. Dalam konteks kebijakan nasional, pemerintah bahkan memperkuat posisi tes ini melalui regulasi resmi. Salah satunya adalah terbitnya Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai instrumen penilaian terstandar di seluruh Indonesia.

Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa Tes Kemampuan Akademik (TKA) merupakan kegiatan pengukuran capaian akademik murid yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). Artinya, negara hadir untuk memastikan bahwa setiap siswa dinilai dengan prinsip objektivitas, keadilan, serta standar yang sama, tanpa dipengaruhi oleh perbedaan kualitas sekolah.

Lebih jauh, TKA memiliki beberapa tujuan strategis. Di antaranya adalah menyediakan data capaian akademik yang terstandar untuk keperluan seleksi, menjamin kesetaraan hasil belajar bagi pendidikan formal maupun nonformal, serta menjadi dasar pengendalian mutu pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa tes akademik bukan sekadar alat evaluasi di kelas, tetapi juga bagian dari sistem besar penjaminan mutu pendidikan nasional.

Namun, persoalan muncul ketika tes tidak lagi diposisikan sebagai alat ukur, melainkan sebagai penentu tunggal kualitas siswa. Dalam praktiknya, banyak siswa yang merasa tertekan, cemas, bahkan kehilangan kepercayaan diri hanya karena hasil tes yang tidak sesuai harapan. Fenomena ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sering kali belum sepenuhnya selaras dengan semangat regulasinya.

Padahal, pemerintah sendiri menegaskan bahwa penyelenggaraan TKA bertujuan menghadirkan pendidikan yang inklusif, adil, dan bermutu, bukan sekadar kompetisi angka. Dengan kata lain, tes seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan alat untuk memberi label “pintar” atau “tidak pintar” pada siswa.

Di sisi lain, keterbatasan tes akademik juga perlu disadari. Sebagian besar tes masih berfokus pada aspek kognitif, seperti mengingat dan memahami. Padahal, pendidikan abad ke-21 menuntut lebih: kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan karakter. Aspek-aspek ini sulit diukur hanya dengan soal pilihan ganda atau uraian tertulis.

Kondisi ini juga berdampak pada praktik pembelajaran di kelas. Guru sering kali terjebak dalam pola “mengajar untuk ujian” (teaching to the test). Akibatnya, proses belajar menjadi kurang bermakna dan minim eksplorasi. Padahal, regulasi pemerintah justru mendorong peningkatan kapasitas guru dalam mengembangkan penilaian yang berkualitas dan beragam.

Lebih jauh lagi, keberadaan TKA juga dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan data yang objektif dalam proses seleksi pendidikan. Selama ini, perbedaan standar penilaian antar sekolah, seperti nilai rapor, sering menimbulkan ketidakadilan. Dengan adanya tes terstandar, diharapkan proses seleksi menjadi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Namun demikian, kita tidak boleh terjebak pada euforia standarisasi. Pendidikan bukan sekadar soal keseragaman hasil, melainkan juga tentang keberagaman potensi. Setiap anak memiliki keunikan yang tidak selalu dapat diukur dengan angka. Oleh karena itu, tes akademik harus ditempatkan sebagai bagian dari sistem asesmen yang lebih luas dan holistik.

Ke depan, tantangan terbesar bukan pada ada atau tidaknya tes kemampuan akademik, melainkan bagaimana memaknainya. Apakah ia akan menjadi alat diagnosis yang membantu siswa berkembang, atau justru menjadi tekanan yang menghambat potensi mereka?

Pemerintah telah meletakkan fondasi regulasi yang cukup kuat. Kini, tugas kita bersama—guru, orang tua, dan masyarakat—adalah memastikan implementasinya berjalan sesuai tujuan. Tes harus menjadi sarana belajar, bukan sumber ketakutan.

Pada akhirnya, pendidikan tidak boleh direduksi menjadi sekadar angka. Karena di balik setiap nilai, ada proses, usaha, dan potensi manusia yang jauh lebih kompleks daripada sekadar hasil tes.