SETELAH VIRAL MINTA MAAF LALU APA ?, ANTISIPASI UNTUK KELULUSAN JENJANG SMP

Oleh: E.A.Wahyudiono

Setelah viral karena melakukan selebrasi kelulusan anak SMA yang baru baru ini terjadi dan membuat semua pihak merasa tertampar, akhirnya mereka semua meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi lagi. Informasi seperti yang dilansir oleh kompas.com,senin,04/05/2020 dan sebagai tindak lanjut kasus itu, membuat dewan pendidikan di kota tersebut untuk meninjau sistem pengumuman kelulusan di tahun mendatang agar tidak terjadi kasus serupa.

Semua pihak merasa geram sekaligus juga merasa bersalah atas kasus itu, tak terkecuali para stakeholders pendidikan seluruh negeri yang merasa mempunyai kepedulian dan tanggung jawab yang sama akan pendidikan karakter anak didik kita sebagai generasi penerus bangsa ini.

Salah satu pertanyaan dari satu rekan guru SMP, yaitu ibu Min Hermina di Bandung kepada saya adalah apa solusi berikutnya dalam mengantisipasi kelulusan jenjang SMP agar tidak seperti kakak-kakaknya karena beliau miris juga apabila selebrasi yang kebablasan itu akan diikuti yang lainnya jika tidak ada pencegahannya.

Salah satu guru lainnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya juga menuliskan responnya di artikel saya bahwa siswa yang tertangkap melakukan kegiatan selebrasi kelulusan dengan mencorat-coret baju, berkonvoi dan terbukti dari dokumen foto atau video, maka sanksinya adalah, SKHUN, Raport, dan Ijazahnya tidak akan dilegalisir oleh sekolah selama 6 bulan. Beliau menyebutkan bahwa itu berdampak signifikan dan menurunkan selebrasi kelulusan di luar norma dan etika pendidikan. Keputusan itu pastilah sudah dikaji dan disepakati bersama oleh para murid, orang tua murid, komite sekolah dan dewan pendidikan serta pihak terkait lainnya. Ini yang perlu diapresiasi dan ditiru.

Selama ini kita tahu bersama bahwa banyak kasus dari anak sekolah atau masyarakat secara individu dan organisasi sering menampilkan sesuatu di media sosial yang sifatnya hanya mencari sensasi melalui whatsapp, youtube, twitter atau facebook dengan niat agar viral dan terkenal. Mulai dari pelecehan profesi TNI oleh perawat, Ibu rumah tangga pada walikota di Jawa Timur, Istri prajurit kepada mantan komandannya, siswa menantang berkelahi dengan guru di kelas, menghina presiden, atau yang lainnya.

Setelah sekiranya patut diduga dan secara nyata dan sah bahwa apa yang mereka lakukan itu ternyata melanggar UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik), maka bersegeralah mereka semua untuk meminta maaf dan urusan menjadi selesai atau tidak diperpanjang sampai ke tingkat hukum di pengadilan. Hanya saling memaafkan dan berjanji tidak mengulangi lagi, semuanya selesai sudah. Apakah itu harapan kita seterusnya?

Jika fenomena seperti itu dibiarkan terus menerus, kita hanya akan berputar-putar saja dan pasti ada kejadian serupa yang akan terulang lagi di masa depan. Toh, nanti minta maaf, urusan jadi selesai. Sebenarnya kunci dari solusinya adalah adanya antisipasi semua stakeholders pendidikan dalam mengawasi penggunaan media sosial dengan memberikan sosialisasi yang intensif dan detail pada materi pendidikan untuk memahami apa UU ITE itu beserta dampak dan sanksinya pada anak didik kita.

Beda apabila ada kasus pelanggaran UU ITE yang dilakukan oleh anak sekolah, mereka semua masih di bawah umur sehingga jeratan hukumnya akan berbeda dan apalagi jika sanksinya masih dalam ranah pembelajaran serta dalam pengawasan atau pembinaan dalam memberikan efek jera lebih lanjut.

Terlepas dari semua hal di atas, apakah harus seperti itu terus menerus? Harapan saya, janganlah viral dulu, baru minta maaf? Bisa ambyar kualitas pendidikan negeri ini jika tidak ada solusi yang solutif dalam reward and punishment yang jelas apalagi sebentar lagi akan ada pengumuman kelulusan untuk jenjang SMP se Indonesia.