SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS) SOLUSI YANG SOLUTIF UNTUK SISTEM ZONASI (Bag. 1)

Oleh : Eko Adri Wahyudiono

Seiring adanya banyak perubahan pada paradigma pendidikan di Indonesia yang sedang mencari bentuk dalam sistem pendidikan yang tepat di negeri ini membuat semua guru dari semua tingkatan satuan pendidikan harus belajar lebih giat lagi.

Hal itu wajib dilakukan dalam meningkatkan kompetensi diri mereka sendiri semata untuk memberikan pengajaran yang lebih baik bagi anak didik mereka. Tuntutan perubahan pendidikan global juga membuat sistem pendidikan kita harus cepat menyesuaikan diri jika tidak ingin tertinggal dengan negara lainnya.

Kita masih ingat beberapa tahun yang lalu saat pemerintah memberikan standarisasi pada sekolah berdasarkan kualitas input yang didapat maupun output yang dihasilkan dari anak didik di sekolah tersebut. Ada 8 standar utama yang harus dipenuhi yang meliputi kualitas para guru berdasarkan strata pendidikannya. Juga sarana prasarana sekolah, sistem penilaian, dan standar isi maupun standar pengelolaan dari masing masing sekolah serta standar lainnya.

Beberapa sekolah akan diberikan status standarnya berdasarkan beberapa kriteria tersebut di atas apabila mampu mencapai pemenuhan standar yang ditetapkan. Status dari standar umum sampai tertinggi seperti Sekolah Standar Nasional (SSN), Sekolah Kategori Mandiri (SKM), Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).

Namun semua itu sekarang tinggal sejarah semenjak dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap terjadi adanya ketidak pemerataan dan keadilan pada pelayanan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya untuk sekolah negeri. Meskipun status atau standar sekolah itu dikembalikan pada standar sekolah biasa, semangat dan roh pada para guru dari semua standar sekolah tersebut di atas tetaplah ada dalam kegiatan mengajar sehari-hari demi meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Kemudian munculah beberapa program yang masih berusaha untuk meningkatkan standar pendidikan kita dengan membuat adanya program sekolah berkualitas lainnya seperti Sekolah Rujukan, Sekolah Model, Sekolah Unggulan dan lain sebagainya. Apalagi saat ini pemerintah sedang mengedepankan sistem zonasi yang hampir mencapai 50 % dalam sistem kuota penerimaan siswa baru berdasarkan jarak dari rumah ke sekolah calon peserta didik yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK).

Pemerintah menginginkan bahwa semua anak didik harus mendapatkan pendidikan yang sama sehingga terjadi adanya pemerataan kualitas pendidikan di semua sekolah negeri dan swasta di Indonesia.

Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi sempat menuai kritik dan demo dari para orang tua murid. Diakui atau tidak, sebutan sekolah favorit atau unggulan di satu daerah menjadi tergerus secara perlahan. Apalagi diperparah dengan adanya keluhan dari bapak dan ibu guru yang mengajar di sekolah favorit karena banyak mendapatkan input siswa yang biasanya memiliki IQ (Intelligence Quotient) yang di atas rata-rata.

Perbandingan dengan rasio anak cerdas atau tidak, saat ini hampir mendominasi sekarang ini menjadi seimbang atau bervariasi. Dampaknya, banyak para guru yang menjadi kesulitan mengajar. Hal itu pun juga berlaku pada sekolah yang merasa terpinggirkan. Sistem zonasi ini membuat sekolah mereka juga menerima banyak kualitas input anak didik yang sangat tinggi pula. Konsekuensinya adalah semua guru juga harus mau belajar agar anak didik mereka mendapatkan pelayanan pendidikan yang maksimal pula.

Bersambung