Tantangan menulis hari ke-109

Geliat para siswa dan terutama guru untuk menerbitkan buku solo sepertinya akan sedikit mendapatkan kendala. Bukan dari siapa-siapa tetapi justru dari kebijakan Perpusnas itu sendiri. Kok bisa?

Beberapa hari terakhir, beredar bahwa ISBN sempat tertunda karena Perpusnas RI sebagai agensi ISBN Internasional mendapatkan teguran dari Badan ISBN Internasional karena beberapa pertimbangan. Di antaranya adalah dengan terjadinya produksi ketidakwajaran dalam beberapa tahun terakhir. Lonjakan tersebut salah satunya seperti tertuju kepada pendidik yang memang di dua tahun terakhir begitu euporia dengan penerbitan buku. Mulai dari buku tunggal hingga keroyokan/ antologi. Hal tersebut berdampak pada jumlah buku yang diterbitkan, dan tentu saja ISBN yang harus dikeluarkan.

Berdasarkan info yang beredar, di tahun 2018 Indonesia mendapatkan nomor blok ISBN dengan jatah sebanyak 1 juta ISBN dan diperkirakan akan habis dalam waktu lebih dari 10 tahun. Namun yang terjadi, baru saja menginjak ke tahun keempat di 2022, ISBN sudah mencapai 623.000 judul, artinya hanya tersisa untuk 377 judul buku lagi untuk sisa waktu. Sekilas pelonjakan penerbitan jumlah buku yang dihasilkan sangat fantastis, namun ternyata dirasa tidak diimbangi dengan mutu yang diharapkan. Apalagi ada indikasi bahwa salah satu penyebabnya adalah adanya lonjakan penerbitan dari kalangan guru dan disinyalir mencetak hanya untuk keperluan kenaikan pangkat. Itu terendus karena banyak guru hanya mencetak beberapa eksemplar saja untuk kebutuhan pribadinya.

Perlu kita ketahui bahwa di dalam proses kenaikan pangkat ke golongan tertentu, guru harus memenuhi angka akumulasi yang ditentukan. Dengan membuat buku, akan menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan angka kredit yang diperlukan tersebut. Jenis buku juga berbeda-beda untuk memenui syarat tersebut. Buku pelajaran, misalnya akan berbeda nilainya dengan buku Pendidikan. Buku pelajaran diperuntukkan bagi siswa saja sedangkan buku Pendidikan bisa untuk umum. Di buku 4 panduan kenaikan pangkat disebutkan bahwa apabila guru mampu membuat buku pendidikan ber-ISBN, maka akan mendapatkan nilai 3 poin, sedangkan yang tidak ber-ISBN, mendapat poin 1,5. Tentu saja para guru akan memilih yang ber-ISBN untuk menutupi kekurangan poin. Poin tersebut akan berbeda pula bila yang diajukan berupa buku seni.

Sebetulnya ketentuan seperti itu tidak datang ujug-ujug di dua tahun terakhir. Persyaratan tersebut sudah ada semenjak 13 tahun yang lalu. Artinya, memang harus diakui bahwa di beberapa tahun terakhir, animo guru untuk menulis dan menerbitkan buku melonjak tajam karena adanya Gerakan literasi yang secara massive digerakan di seluruh Indonesia.

Di samping untuk kepentingan pribadinya, ada lagi yang beranggapan lonjakan buku tersebut berasal dari kegiatan sekolah dan komunitas yang memang memprogramkan membuat buku secara masal, dari guru dan siswa. Hal tersebut merupakan pembuktian keberadaan literasi di sekolah dan komunitas tersebut berjalan dengan sangat baik. Dengan demikian pula, sekolah dan komunitas tersebut sudah berhasil menunjukan indikator keberhasilan Gerakan literasi di lingkungannya. Tentu saja bukan hanya itu, prestise pun akan berhasil didapat. Bahkan lebih jauh, memiliki buku solo merupakan senjata yang lumayan ampuh juga untuk mendongkrak penilaian lomba-lomba yang diselenggarakan oleh GTK (Gupres, Guru Teladan, dll), atau contoh lain seperti pencatian ajang pegawai inspiratif juga sama.

Di beberapa komunitas, ada juga yang mewajibkan para anggotanya untuk mengirimkan karya tunggal bukunya untuk persyaratan tertentu programnya. Misalnya bagi mereka yang ingin menjadi narasumber di kegiatan komunitasnya. ada juga untuk kepentingan persyaratan selebrasi penganugerahan. Sebetulnya semuanya sah-sah saja dan memang ada pengaruh positif bagi mereka, hanya saja ternyata dampaknya begitu besar pula kepada Perpusnas itu sendiri. Kita tunggu kabar baik yang mengatur itu sehingga semuanya ada win-win solution.

Penulis adalah guru SMKN 1 Cianjur