Sudah puluhan tahun, saya mengabdi sebagai seorang guru di Kabupaten Manggarai. Bekerja, mengabdi, mengajar, masuk kelas untuk membimbing siswa/siswi saya di sekolah, sebagai layaknya seorang guru. Selama itu pula, saya bergabung dalam wadah profesi, wadah perjuangan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Manggarai. Seiring waktu berjalan, saya tak pernah mendapatkan sentuhan –sentuhan apapun dari wadah ini untuk meningkatkan profesionalisme saya sebagai seorang guru melalui pelatihan, seminar, dan komunitas belajar. Yang saya lihat dan alami, menyetor iuran PGRI setiap bulan kepada pengurus, untuk dana kematian, perawatan bila ada anggota yang rujuk keluar daerah, dan untuk guru yang memasuki usia pensiun.

Lebih ironisnya lagi, banyak persoalan yang menimpa para guru seperti dinamika di media sosial, termasuk pelanggaran etika atau moral, penghinaan profesi oleh konten kreator, mengunggah konten tidak pantas yang endingnya merusak citra pendidik dan dunia pendidikan pada umumnya. Bahkan saling hujat menghujat antar sesama guru, konten yang memfitnah,atau merendahkan martabat guru sepertinya sudah menjadi hal yang lumrah dan permisif. Sudahkah PGRI melakukan advokasi hukum terhadap pelaku dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi serta memberi tindakan tegas bagi para pelaku demi menjaga marwah profesi pendidik di mata publik ?

PGRI dibentuk bukan sekadar menjadi organisasi formal yang hadir saat penarikan iuran, mengurus uang duka, atau muncul pada momentum-momentum seremonial. PGRI dibentuk sebagai rumah besar para guru, ruang perjuangan, ruang dedikasi, sekaligus garda terdepan dalam memperjuangkan martabat dan kualitas pendidikan. Namun pertanyaannya, ketika berbagai persoalan pendidikan muncul, ketika guru menghadapi tantangan, ketika aspirasi anggota membutuhkan suara organisasi — dimanakah Pengurus Daerah PGRI Kabupaten Manggarai berada?

Pertanyaan ini muncul dari dalam lubuk hati saya, bukan lahir dari kebencian, melainkan dari harapan. Sebab organisasi sebesar PGRI seharusnya terasa kehadirannya oleh anggota, bukan hanya tercatat dalam struktur kepengurusan. Organisasi yang sehat bukan diukur dari banyaknya jabatan, melainkan dari seberapa besar dampak dan kontribusi yang dirasakan anggota.

Di tengah perubahan dunia pendidikan yang semakin cepat, guru membutuhkan organisasi yang aktif, responsif, komunikatif, transparan, akuntabel dan hadir bersama anggota. Pengurus semestinya menjadi jembatan antara kebijakan dan kebutuhan guru, menjadi ruang dialog, menjadi pelindung ketika anggota mengalami persoalan, dan menjadi motor penggerak peningkatan kompetensi sehingga lahirnya guru-guru yang profesional.

Banyak guru di lapangan bertanya: apakah PGRI masih menjadi rumah perjuangan, ataukah perlahan berubah menjadi organisasi administratif yang hanya aktif pada momen tertentu? Pertanyaan ini perlu dijawab bukan dengan pernyataan, tetapi dengan tindakan nyata atau konkrit.

Menjadi pengurus PGRI bukan sekadar kehormatan, kemulliaan, harga diri, martabat dan gengsi, tetapi tanggung jawab moral. Jabatan organisasi tidak boleh hanya menjadi simbol, melainkan harus diwujudkan melalui kerja, kehadiran, dan pengabdian. Guru-guru di pelosok, guru honorer, guru yang menghadapi tantangan administrasi, bahkan guru yang membutuhkan advokasi, membutuhkan organisasi yang benar-benar hadir.

Sudah saatnya Pengurus Daerah PGRI Kabupaten Manggarai melakukan refleksi: apakah organisasi ini masih bergerak sesuai cita-cita awal pendiriannya? Apakah suara anggota masih menjadi prioritas? Apakah keberadaan pengurus masih terasa di tengah anggota? Apakah pengurus responsif, energik dalam menyelesaikan berbagai persoalan guru ?

Karena pada akhirnya, pertanyaan “Dimanakah Engkau Berada?” bukan hanya ditujukan kepada pengurus, tetapi juga menjadi panggilan untuk membuktikan bahwa PGRI masih hidup, masih eksis, masih bekerja, dan masih menjadi rumah perjuangan para guru.

Jika organisasi tidak hadir di tengah anggotanya, maka yang tersisa hanyalah nama besar tanpa makna besar.