Akan menjadi canggung ketika guru diberi hadiah. Apalagi memberi sebelum dibagi rapot. Seolah terkesan ingin memberikan harapan untuk nilai tinggi. Di Indonesia, hadiah kepada guru bisa dianggap sebagai gratifikasi, tergantung pada nilai hadiah dan konteks pemberiannya. Dalam undang-undang, gratifikasi mengacu pada segala bentuk pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya, baik langsung maupun tidak langsung.

Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberikan pedoman terkait pemberian hadiah kepada guru. Hadiah yang bersifat wajar, misalnya ucapan terima kasih atau hadiah kecil yang tidak memiliki nilai ekonomi tinggi, sering kali dianggap sebagai bentuk apresiasi dan bukan gratifikasi yang melanggar hukum. Tapi, jika hadiah tersebut bernilai besar atau dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan tertentu, maka itu dapat dianggap sebagai gratifikasi.

Untuk lebih jelasnya, hadiah dalam rangka apresiasi tanpa ada tujuan khusus yang menguntungkan pemberi lebih cenderung diterima. Sedangkan hadiah dalam bentuk apapun yang menimbulkan konflik kepentingan, bisa dikategorikan sebagai gratifikasi.