Pengalaman tersebut membuatku bersimpulan bahwa setoran PBB dari warga sebagian telah dikorupsi (oleh Kades dan perangkatnya?). Memang angkanya nggak nyampai milyaran rupiah. Lha wong pajak tanah sepetak (72 meter persegi) di komplek perumahan elit (ekonomi alit) pajaknya cuma delapan puluh ribu rupiah. Eits, tunggu dulu. Ini baru ketahuan dari satu orang warga dan nggak mau lapor. Pastinya lebih dari satu orang yang nggak disetorkan pajaknya ke kas negara. Nggak mungkin to, sekelas desa korupsi Cuma puluhan ribu rupiah. Nggak elit banget kan? Adakah sebutan koruptor yang lebih kecil dari kelas teri karena mengemplang pajak rakyat kurang dari seratus ribu rupiah? Yuk kita adakan dan viralkan sebutan baru koruptor kelas nener atau yang lebih kecil dan keren lagi yaitu kelas larva.

OKI (oleh karena itu) siang hari ini (11/05/2022) saya sengaja bayar pajak langsung ke loket Bapenda Kabupaten meskipun belum menerima SPPTnya. Yang sudah-sudah SPPT diterbitkan pada bulan Januari setiap tahunnya. Buktinya petugas loket berseru “waduh!” ketika saya katakan SPPTnya belum menerima. Si petugas lalu meminta SPPT atau bukti pembayaran PBB tahun sebelumnya (2021) untuk pengecekan data pajaknya. Sayapun berdiri menunggu karena kursi besi dan plastik yang tersedia di ruang tunggu semuanya penuh diduduki rakyat. Sangat jauh berbeda dengan kursi wakit rakyat yang super empuk sehingga sanggup meninabobokan orang yang duduk saking nyamannya pada saat membahas urusan negara.

Graha Pasir Ona, 12 Mei 2022