Sudah menjadi rahasia umum bahwa hampir setiap orang membutuhkan pengakuan atas eksistensinya. Pada era ruang digital yang riuh, kebutuhan itu bahkan menjadi berlipat ganda. Tombol suka, jumlah tayangan, dan komentar pujian sering menjadi “kebutuhan primer” baru. Ego kerap tampil lebih dominan daripada rasa kebersamaan. Validasi tidak lagi sekadar penguatan sosial, melainkan berubah menjadi panggung unjuk diri yang nyaris tanpa jeda.

Psikologi klasik menyebut gejala ini sebagai kebutuhan akan penghargaan diri—dorongan untuk diakui, dihargai, dan dianggap bermakna. Pada batas wajar, validasi membantu membangun rasa percaya diri dan identitas. Masalah muncul ketika validasi eksternal menjadi satu-satunya sumber nilai diri. Ukuran benar–salah, baik–buruk, bahkan pantas–tidaknya, ditentukan oleh respons publik, bukan oleh pertimbangan etika dan akal sehat.

Fenomena maraknya isu validasi juga melahirkan paradoks. Di satu sisi, orang semakin terbuka menampilkan diri. Di sisi lain, batas privasi makin kabur. Hal-hal yang dulu dijaga rapat kini diumbar demi respons cepat. Ada kecenderungan: semakin personal, semakin dianggap menarik. Padahal tidak semua yang bisa dibagikan layak untuk dibagikan. Tidak semua yang mendapat tepuk tangan membawa kebaikan jangka panjang.

Kita memang butuh validasi, tetapi bukan untuk segala hal—terutama yang menyangkut ranah privat, martabat, dan keamanan diri. Validasi semestinya menjadi penguat, bukan penentu arah hidup. Ia pelengkap, bukan kebutuhan utama.

Di titik inilah inklusivitas menjadi penting. Bukan sekadar memberi pengakuan, tetapi juga menyediakan ruang aman untuk berbeda tanpa tekanan tampil sensasional. Menghargai proses, bukan hanya hasil yang terlihat. Mendengar, bukan hanya menilai.

Kedewasaan sosial diukur bukan dari seberapa sering kita divalidasi, melainkan dari seberapa teguh kita berdiri tanpa harus selalu disoraki. Validasi boleh dicari, tetapi kendali diri harus tetap dipegang sendiri.**