Kemarin saya dan suami membantu mengurus Kutipan Akta Kelahiran cucu ke-dua yang lahir bulan April 2024. Hal itu disebabkan KTP dan KK anak saya masih di Pasaman Barat, sementara cucu saya lahir di Kalimantan Tengah.

Kami datang setelah pulang sekolah, sehingga berurusan setelah waktu istirahat pegawai di Dukcapil.

Semua berkas yang diperlukan sudah dikirim anak saya melalui paket, termasuk surat kuasa kepada suami untuk mengurusnya. Jadi semua bahan termasuk surat kuasa tinggal menyerahkan ke kantor Dukcapil.

Setelah urusan sekesai, saya mencek penulisan nama cucu dan orang tuanya sudah benar, tanggal lahirnya benar, lalu kami pulang.

Di rumah baru kami sadar, cucu kami lahir di Pangkalan Bun, tapi yang ditulis nama kabupatennya, Kabupaten Kotawaringin Barat.

Aduh, membayangkan saat sudah besar nanti, setiap mengisi data betapa panjang tulisan untuk tempat lahir harus ditulis cucu saya.

Saat fotonya saya kirim ke anak, dia juga merasa tidak nyaman, dan meminta saya mengurus perbaikan kembali ke Dukcapil.

Jadi hari ini, kami berdua kembali ke Dukcapil untuk mengurusnya. Ternyata memang itulah aturan baru dari Kementerian Dalam Negeri.

Kemendagri no 109 tahun 2019 yang bertanggal 29 Desember 2019 menuliskan bahwa tempat lahir dituliskan kabupaten atau kota, bukan nama daerah atau desa atau nama kelurahannya.

Saya berusaha menegosiasikan masalah ini agar petugas bersedia mengganti tempat lahir menjadi Pangkalan Bun, yang merupakan ibu kota kabupaten Kotawaringin Barat, tapi petugas tidak bisa melakukan, karena itu peraturan.

Saya menelepon anak untuk menjelaskan, anak saya juga mencari data dari berbagai sosial media dan dari teman-temannya, akhirnya kami semua berusaha ikhlas menerima peraturan ini, walau sebetulnya tidak nyaman. Yah, sudah takdir cucu saya di semua data diri harus menulis sepanjang itu untuk tempat lahirnya.