Sebagai negara merdeka Indonesia tidak terlepas dari kekuasaan politik mayoritas pemenang pemilu. Para politik pemenang pemilu menduduki eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jika tujuan akhirnya untuk kesejahteraan rakyat tidaklah masalah. Akan berbeda ketika tujuannya hanya untuk kepentingan golongan tertentu.

Lalu apa itu politik? Menurut Wikipedia politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitisional. Sedangkan menurut Harold Laswell, politik merupakan ilmu yang mempelajari tentang pembentukan dan pembagian kekuasaan. Dengan demikian politik merupakan seni dan ilmu yang mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitisional.

Praktik pelaksanaan politik pada suatu negara ada dua kiblat yaitu politik dilakukan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Politik secara konstitusional juga sering disalahgunakan. Menjadikan hukum dan perundang-undangan sebagai alat kekuasaan untuk kepentingan kelompok apalagi politik yang dilakukan secara nonkonstitisional untuk merebut kekuasaan secara tidak sah. Kesemua tindak tanduk dalam berpolitik ditonton oleh seluruh rakyat yang memiliki kedaulatan tertinggi. Jika hak rakyat tidak terpenuhi rakyat bisa meminta haknya melalui demontrasi jalanan. Hasilnya akhirnya juga bisa damai atau malah sebaliknya tergantung respon para politisi yang mengelola negara.

Lalu bagaimana dengan politik Indonesia saat ini. Sebagai rakyat sejatinya Indonesia selalu aman, tentram, dan sejahtera. Akan tetapi jika mengamati kondisi negara saat ini sedang pandemik pula . Ada yang perlu di waspadai, jika tidak dapat memicu konflik horisontal maupun vertikal. 

Apa sebenarnya pemicunya? Penegakan hukum yang dirasakan oleh sebagian rakyat belum adil. Bercermin dari hal itu bisa menjadi faktor pemicunya. Sejatinya jika lembaga hukum telah menjalankan fungsinya dengan baik dan adil tidak membedakan warga negara Indonesia di mata hukum, maka hukum akan menjadi panglima tertinggi. Hukum menjadPengontrol supaya tidak ada ketidak puasan dari rakyat yang pada akhirnya dapat memicu konflik.

Akan berbeda hasilnya ketika ada sebagian masyarakat yang tidak puas terhadap peneggakan hukum yang seakan memilih milah. Ada yang laporan hukum ditindaklanjuti ada yang ditindaklanjuti. Alasannya juga atas nama hukum. Hal dapat memicu ketidak puasaan sehingga dapat memantik konflik.

Ada kecendrungan perlakukan hukum yang berbeda antara pihak pendukung pemerintah dan lawan politiknya. Proses pembiaran ini dimungkinkan ada yang menginginkan terjadinya politik adu domba di lapangan. Kelompok masyarakat berbeda pendapat tentang suatu hal karena merasa ada ketidakadilan masalah hukum pada kelompoknya. Kasus yang sama ada yang diproses ada yang tidak.

Menyikapi kondisi tersebut apabila tidak diantisipasi bisa terjadi konflik sosial bahkan bisa memicu kontak fisik antar kelompok yang berseberangan. Jika itu terjadi akan ada pihak yang merasa menang yaitu yang menginginkan hal itu terjadi. Mengubah wajah Indonesia yang tadinya aman tentram berubah menjadi area konflik. Mudah-mudahan hal itu tidak terjadi.

Tanggung jawab itu ada pada para pemimpin bangsa Indonesia. Para pemimpin yang mengetuai organisasi sosial yang memiliki banyak anggota. Para ketua tersebut harus menahan diri dengan mengedepankan pendekatan sosial untuk mencari solusi. Melakukan safari politik untuk menenangkan masanya. Jika itu dilakukan suasana politik yang memanas akan kembali menyejukkan. Solusinya adalah tegakan hukum seadil-adilnya. Sehingga politik adu domba antar umat bisa di gagalkan.