Pendataan PIP Yang Tidak Tepat Sasaran

Sore ini saya membaca berita di beranda FB saya tentang PIP yang ada di kota Cilegon, Pendataan PIP Yang Tidak Tepat Sasaran. Dana PIP Cilegon diproyeksi puluhan miliar, tapi banyak warga yang tidak mampu bertanya: Apakah Anak Saya dapat PIP?

Seperti yang dilansir oleh CILEGON | **(censored)** –

Program Indonesia Pintar (PIP) terus menjadi andalan pemerintah pusat untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap bersekolah. Di Cilegon, estimasi dana yang mengalir setiap tahun diproyeksi mencapai belasan hingga puluhan miliar rupiah. Namun di lapangan, pertanyaan sederhana dari warga tetap sama: “Anak saya kok tidak dapat PIP?”

“Anak saya sekolah negeri, tapi kok nggak dapat PIP. Padahal kondisi ekonomi pas-pasan,

“Kalau memang ini bantuan untuk anak miskin, harusnya jelas. Jangan sampai yang mampu dapat, yang butuh malah nggak kebagian.”

Estimasi Dana dan Penerima di Cilegon berdasarkan pola nasional: Penerima PIP biasanya ± 20–35% siswa jika 20.000 siswa menerima bantuan rata-rata ± Rp700.000 per siswa per tahun total dana ± Rp14 miliar. Jika penerima 30.000 siswa total dana bisa tembus ± Rp21 miliar per tahun.

Sebagai perbandingan, kota-kota setara di Banten seperti Serang atau Tangerang Selatan juga menyalurkan dana PIP dengan perhitungan serupa. Sementara Dasar Hukum dan Mekanismenya Program ini diatur melalui: instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020

PIP adalah bantuan langsung ke rekening siswa dan tidak boleh dikelola sekolah. Dana dapat digunakan untuk buku, seragam, alat tulis, transportasi, dan kebutuhan pendidikan lainnya.

Fenomena di Lapangan

Banyak orang tua mengaku tidak tahu apakah anaknya diusulkan atau tidak. Minimnya transparansi data menjadi faktor utama kebingungan.

“Kalau datanya terbuka, orang tua bisa cek. Sekarang kami hanya menunggu,” ujar seorang wali murid yang enggan disebutkan namanya.

Situasi ini menjadi perhatian serius. Tanpa akurasi data dan komunikasi yang jelas, program yang dirancang untuk membantu anak miskin justru berpotensi menimbulkan kekecewaan.

Jika mengacu pada pola nasional, jumlah penerima PIP di Cilegon diperkirakan mencapai puluhan ribu siswa dengan nilai bantuan yang berpotensi mencapai belasan hingga puluhan miliar rupiah setiap tahun.

Pertanyaannya: apakah dana miliaran itu benar-benar tepat sasaran? Tanpa transparansi, pertanyaan ini tetap menjadi alarm bagi pengelolaan program bantuan pendidikan di daerah.

Banyak temuan di lapangan yang mendapat PIP itu tidak tepat sasaran, contoh orang tua pekerjaan PNS tapi mendapat PIP, adalagi yang lebih parah orang tuanya memiliki perusahaan komputer yang maju pesat, memiliki mobil Pajero tapi aneh tapi nyata anaknya malah dapat PIP.

Yang menjadi pertanyaan sebetulnya siapa sih yang mendata siswa yang memperoleh PIP ini, apakah dari dinas sosial atau dari kantor diknas. Kenapa sampai tidak tepat sasaran, yang kaya raya dapat PIP sementara yang yatim piatu dan fakir miskin tidak mendapat PIP.

Apakah dari pihak dinsos atau kantor Diknas tidak klarifikasi dulu ke pihak sekolah terkait pendataan yang memperoleh PIP.

Entahlah siapa yang bisa menjawab 🥹